Langsung ke konten utama

Djarot: Reformasi Birokrasi DKI di Jalur yang Benar

Djarot : Reformasi Birokrasi di DKI
Sumber: beritajakarta.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, reformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berada di jalur yang benar atau on the right track. Namun, diakui Djarot, untuk dapat melakukan perubahan total sesuai amanat presiden pada HUT ke-44 Korpri tentu masih membutuhkan proses. 
"Sesuai amanat Presiden, berarti DKI sudah "on the right track" melakukan revolusi mental. Merubah mindset untuk mereformasi atau merevolusi justru, proses layanan publik dengan menggunakan elektronik goverment," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (30/11).Kelima amanat Presiden pada HUT ke-44 Korpri yakni, percepatan reformasi birokrasi baik pada area mental aparatur sampai pada area pelayanan publik. Kedua, bangun mental baru yang spesifik, bangun pola kerja dan tumbuhkan kegotong royongan. Ketiga, Korpri inovatif, kreatif dan responsif. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pilkada serentak dan kelima, seluruh anggota Korpri harus dapat menjadi motor penggerak untuk dapat berkompetisi baik regional maupun global.
Dikatakan Djarot, saat ini Pemprov DKI tengah benar-benar mengupayakan perubahan pola pikir aparatur berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, DKI pun sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai ujung tombak pelayanan.
"Kita betul-betul berorientasi mempercepat, mempermudah pelayanan, dengan PTSP misalnya," katanya.
Namun demikian, sambung Djarot, perubahan yang dilakukan Pemprov DKI sudah cukup signifikan. Seperti saat ini, proses penganggaran yang dilakukan SKPD sudah detail dan tidak lagi dalam gelondongan dalam menyusun anggaran. Penyisiran yang dilakukan pun menurut Djarot sebagai upaya reformasi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...