Langsung ke konten utama

Basuki Lantik 13 Dewan Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik 13 pengurus Dewan Pendidikan DKI. Mereka diminta untuk berbagi ilmu dengan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu turut mendukung kemajuan pendidikan di ibukota. 
Sumber: Beritajakarta.com
Basuki mengakui, pendidikan di ibukota masih bermasalah. Salah satunya yakni masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Diharapkan Dewan Pendidikan bisa membantu mengambangkan pendidikan di ibu kota.
"Pengurus Dewan |Pendidikan saya harap, mereka bagi ilmu macam-macam. Kasih tahu kami maunya apa, diskusi, kasih program baru," kata Basuki saat melantik Dewan Pendidikan DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).
Diharapkan Dewan Pendidikan periode 2015-2020 bisa memberikan masukan kepada Basuki. Di Jakarta juga masih banyak pula sekolah swasta yang tidak memenuhi syarat. "Saya ingin ada ide atau program yang saya tidak tahu. Saya nggak mau buang waktu. Nah kita butuh orang, yang bisa kerja cepat. Kami harapkan, semua bisa bantu kami merumuskan," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie Budhiman mengatakan, Dewan Pendidikan merupakan tokoh independen. Mereka bertugas memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan di ibukota.
"Mereka memberikan nasehat kepada gubernur, Sekda dan juga Dinas Pendidikan yang tentunya mereka berupaya untuk ikut membantu melaksanakan tugas penyelenggara pendidikan yang lebih baik," tukas Arie.
Arie menyebutkan, kali ini memilih anggota Dewan Pendidikan lebih cermat. Anggota yang dilipih yakni yang memiliki portofolio terbaik. Salah satunya Rektor Bina Nusantara (Binus), Astra dan Yayasan Berani.
"Kami pilih yang juga memang memberikan bantuan kepada dunia pendidikan di DKI Jakarta. Keberadaan Dewan Pendidikan sangat perlu. Buktinya mereka sangat membantu. Mereka konkrit. Kalau tidak bermanfaat, gubernur tak akan buat," tegas Arie.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).