Langsung ke konten utama

Basuki Sebut Masih Ada SKPD yang Sisipkan Anggaran

Basuki Sebut Masih Banyak SKPD yang Masih Coba-coba
Sumber: beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih coba-coba menyisipkan anggaran. Hal tersebut terlihat dari penyirisan Kebijakan Umum APBD - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Pembahasan KUA-PPAS 2016 mulai menggunakan e-planning. Namun tetap masih ada SKPD yang menyusupkan anggaran. "Ternyata mereka masukin dulu nih judulnya, di dalamnya dimainin. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalam sebetulnya," ucapnya."Ternyata mereka (SKPD) ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampai sebelas malam, sebelas hari sisir," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).
Basuki mencontohkan, penyisipan anggaran yang dilakukan seperti anggaran untuk makan dan minum masuk ke dalam kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Padahal komponen tersebut telah dianggarkan sebelumnya. "Misal kamu bikin judul ATK sampai Rp 600 juta. Ternyata di dalamnya kamu masukin makan minum padahal itu sudah, jadi ini banyak hal yang nggak masuk akal," ucapnya.
Basuki menyebut hal tersebut terjadi di semua SKPD. Padahal sebelum disisir oleh dirinya, beberapa staf dan anak magang telah menyisir sebelumnya. "Begitu saya sudah lakukan 2-3 hari, saya sadar. Tapi ada juga beberapa yang ngarep mana mungkin sih gubernur cek semua," tegasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...