Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2015

4 Kelurahan di Jakbar Ajukan Penataan PKL

Sebanyak empat kelurahan di Jakarta Barat melakukan pengajuan penataan pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya menjadi lokasi sementara (loksem). Empat kelurahan tersebut antara lain, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tanjung Duren Utara, dan Kelurahan Tegal Alur. “Saat ini SK Walikota sedang dalam proses pembahasan. Bagi kelurahan yang belum mengusulkan bisa segera diusulkan sampai bulan Mei atau tidak akan kami berikan SK,” katanya, Kamis (30/4). Sumber: Beritajakarta.com Asisten Perekonomian Kota Jakarta Barat, Sri Yuliani mengatakan, jumlah tersebut masih akan terus bertambah lantaran masih banyak kelurahan yang belum memberikan usulan penataan PKL. Untuk mendata lokasi penataan PKL, kata Sri, pihaknya telah membentuk tim pertimbangan yang terdiri dari Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Sudin Bina Marga, Sudin Tata Air, Sudin Pertamanan, dan camat di wilayah setempat.   Dikatakan Sri, penataan PKL di

Ribuan Buruh di Jakut Peringati May Day

Sumber: beritajakarta.com Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Jakarta Utara akan menggelar demonstrasi memperingati Hari Buruh (May Day), Jumat (1/5) besok. Dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, diperkirakan sebanyak 2.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kawasan (ABK) akan turun ke jalan. Ribuan buruh tersebut akan bergabung bersama ribuan buruh lainnya di Istana Negara. Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan, ABK yang terdiri dari gabungan serikat buruh seperti, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Federasi Serikat Buruh Indonesi dan FBLP. "Tuntutan kita tetap seperti sebelumnya. Hapuskan sistem kerja kontrak, setop pelecehan seksual di tempat kerja dan kembalikan cuti haid kami," ujarnya, Kamis (30/1). Selain di KBN Cacing, sebanyak 1.500 buruh dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) akan menjadikan Pos IX Pelabuhan Tan

Sistem Online E-KTP di Kelurahan Sunter Agung Terganggu

Sumber: beritajakarta.com Baru sepekan dioperasikan, sistem online perekaman data dan percetakan KTP elektronik atau e-KTP di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah mengalami gangguan. Mesin e-KTP tersebut untuk sementara tidak bisa merekam dan mencetak fisik e-KTP warga diluar Kelurahan Sunter Agung. Kepala Satuan Pelaksana Registrasi Kependudukan Kelurahan Sunter Agung, Achmad Daswan mengatakan, untuk membuat e-KTP, warga diluar Kelurahan Sunter Agung sementara bisa mengurusnya ke Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Jakarta Utara.  "Sudin Dukcapil tidak bisa memantau secara lengkap data online yang masuk dari Kelurahan Sunter Agung. Sehingga warga diluar Kelurahan Sunter Agung silahkan mengurusnya ke Sudin Dukcapil," kata Achmad, Kamis (30/4). Daswan berharap sistem online e-KTP tersebut segera diperbaiki agar warga diluar Kelurahan Sunter Agung bisa kembali membuat e-KTP di kelurahan ini.

Rumah Kos di Gambir Dirazia

Sumber: beritajakarta.com Sebanyak 10 rumah kos di RW 01, Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat dirazia petugas. Razia dilakukan karena di lokasi tersebut banyak dihuni warga dari luar daerah. Pantauan  beritajakarta.com, setiap kamar kos didatangi petugas untuk dilakukan pendataan. Nantinya penghuni yang tidak memiliki KTP Jakarta akan dibuatkan surat keterangan domisili sementara (SKDS). Lurah Gambir, Abdul Salam mengatakan, dari pendataan di wilayah tersebut warganya cukup banyak berasal dari Madura yang setiap harinya berjualan di area Monumen Nasional (Monas). "Kita lakukan pendataan juga,ini sebagai pegangan, kita takutkan jika terjadi apa-apa di jalan alamat tinggal mereka di Jakarta tidak diketahui," ujarnya, Kamis (30/4). Namun, karena banyak penghuni kos yang tidak berada di tempat karena bekerja, kartu identitasnya akan dikumpulkan secara kolektif oleh Ketua RT untuk diserahkan ke kantor kelurahan. "Kita juga sampaikan ke warga kalau m

5 Remaja Wanita Terjaring Razia di Ruko

Razia kos-kosan kembali diintensifkan Pemprov DKI. Bahkan, razia kali ini yang digelar di kawasan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, petugas tidak hanya menyasar kamar kos. Tapi, juga rumah toko (ruko) yang berubah fungsi menjadi tempat kos. Hasilnya, sebanyak lima remaja wanita terjaring dalam razia tersebut. Berkat kejelian petugas, pihaknya mendapati sebanyak lima wanita berusia 17-18 kumpul dalam satu kamar di ruko nomor D8-25. Setelah dicek, kelima wanita itu ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Padahal, dalam penuturannya mereka mengaku sebagai warga DKI.Camat Cengkareng, Ali Maulana Hakim mengatakan, razia dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kos-kosan dari perbuatan negatif, sekaligus menciptakan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Cengkareng. Kegiatan ini melibatkan puluhan petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri serta Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Mereka saat razia sedang kumpul dalam satu tempat kos.

UN SMPN 65 Dipindah ke SMAN 80

Pasca terbakar pada Selasa (14/4) lalu, kondisi gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 65 Jakarta di Jl Metro Kencana, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, belum diperbaiki. Kondisi tersebut, membuat Ujian Nasional (UN) terpaksa dipindah ke gedung SMAN 80, Sunter Agung. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara, Mustafa Kemal mengatakan, sebanyak 315 siswa kelas IX SMPN 65 yang akan menempuh UN, sudah disipakan lokasi pengganti gedungnya. Direncanakan, UN akan digelar di SMAN 80 Jakarta.Dari total 681 siswa SMPN 65, peserta UN kelas IX di sekolah tersebut sebanyak 315 siswa. Selain siswa kelas IX, siswa kelas VII-VIII juga direlokasi ke sekolah lain yang lebih dekat. Pasalnya, saat ini kondisi sekolah sudah tidak dapat dipakai, karena dikhawatirkan ambruk. Terlebih, bagian lantai 3 serta sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan yang cukup parah karena terkena sambaran api. "Secara umum, kita sudah siap menggelar UN dan tida

Jaksel Optimalkan Program Smart City

Pemkot Administrasi Jakarta Selatan terus mengoptimalkan program smart city. Melalui aplikasi ini, aparat bisa memantau langsung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memantau kinerja camat dan lurah dalam merespon laporan dari masyarakat tersebut. Agus menyebutkan, melalui smart city, masyarakat dapat langsung melaporkan masalah di lingkungannya kepada Pemprov DKI Jakarta, seperti banjir, macet dan sampah."Aplikasi ini dapat menjembatani masyarakat untuk bisa melaporkan dengan langsung diunggah di program smart city," kata Agus Supriyanto, Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Selatan, Kamis (30/4). Untuk mengoptimalkannya, kata Agus, pihaknya mengadakan sosialisasi terhadap 30 staf aparatur kelurahan dan kecamatan di Jakarta Selatan. Dengan sosialisasi ini diharapkan aparat kelurahan dan kecamatan bisa langsung merespon masyarakat paling bawah. "Masyarakat banyak

4 Jembatan di Jakut akan Dibangun Ulang

Sebanyak empat jembatan di Jakarta Utara mengalami kerusakan. Agar tidak membahayakan kendaraan yang melintas, jembatan tersebut akan dihancurkan dan dibangun ulang tahun ini. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Arif Faizal Ritonga mengatakan, kerusakan keempat jembatan tersebut tidak hanya terjadi di bagian lapisan, melainkan sudah mengenai struktur. Dengan keadaan demikian, dikhawatirkan jembatan tidak mampu menahan beban kendaraan yang melintas.Jembatan tersebut antara lain Jembatan Kamal Muara di Jl Kamal Muara di RW 01 dan RW 02 Kelurahan Kamal Muara, Jembatan Sunter C di Jl Danau Sunter Utara, Sunter Agung dan Jembatan Sindang, di Jalan Sindang, Koja. Diperkirakan pembangunan ulang 4 jembatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 18,5 miliar. "Apalagi di Jakarta Utara ini banyak truk trailer yang melintas. Makanya kita sudah usulkan untuk dibangun ulang pada 2015 ini," ujarnya, Kamis (30/4). Seperti yang te

Kelurahan Sunter Agung Kekurangan Operator E-KTP

Pelayanan cetak fisik KTP elektronik atau e-KTP di Kelurahan Sunter Agung sudah berlangsung sejak Jumat pekan lalu. Sebanyak 86 warga telah melakukan proses rekam dan pencetakan untuk memperoleh e-KTP. Untuk Kelurahan Sunter Agung, sambung Beinhard, Dinas Dukcapil hanya menempatkan dua operator e-KTP. "Operatornya cuma dua orang. Sementara pelayanan kita nggak cuma e-KTP saja. Beruntung warga bisa memaklumi," kata Beinhard."Mulai efektif Senin (27/4), sampai Kamis (30/4). Yang sudah rekam dan sudah diserahkan KTPnya ada 52 e-KTP. Yang baru rekam tapi KTP nya belum jadi ada 34," ujar Beinhard Ellying House, Kepala PTSP Kelurahan Sunter Agung, Kamis (30/4). Dia menambahkan, kedua operator ini terpaksa tambah jam kerja untuk merekap laporan dan data kependudukan bulanan. "Mereka hari Sabtu juga masuk, untuk ngerekap LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang). Itu akan menjadi laporan adminduk (administrasi kependudukan) ke Kecamatan, Sudin, Kelurahan dan PTSP

Libur Panjang, Tiket KA Ludes Terjual

Libur panjang akhir pekan Jumat (1/5) hingga Minggu (3/5) dimanfaatkan warga ibu kota dan sekitarnya untuk berlibur. Hal itu terlihat dari habis terjualnya tiket kereta api (KA) tujuan berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pada tanggal 30 April dan 1 Mei. "Kita prediksi semua habis terjual. Karena setiap menit seat -nya terus berkurang jumlahnya, rata-rata tujuannya ke berbagai daerah di Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya, Kamis (30/4).Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional (Daops) I, Bambang Prayitno mengatakan, sebanyak 29.759 tiket dijual untuk liburan panjang kali ini. Seluruh pemberangkatan KA, kata Bambang, menggunakan 58 kereta reguler. 26 KA diberangkatkan dari Stasiun Senen, sedangkan 32 lainnya diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Dikatakan Bambang, angka penjualan tiket akan terus meningkat karena masyarakat sudah bisa melakukan pembelian secara online. "Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket pada tanggal 1 m

Pemilik Kos Diimbau Urus Perizinan ke PTSP

Para pemilik usaha rumah kos yang berada di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Pusat diimbau segera mengurus perizinan usaha kos ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di masing-masing kelurahan. Seluruh pengurusan tidak dipungut bayaran atau gratis. "Sebenarnya pelayanan di Jakarta sudah baik dan transparan. Jadi tidak perlu khawatir dikenakan biaya tinggi, karena urus perizinan gratis," kata Arifin, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Kamis (30/4).Imbauan ini menyusul masih banyaknya usaha rumah kos di Jakarta Pusat yang belum mengantongi izin. Salah satunya di Kecamatan Kemayoran yang diketahui, dari 772 rumah kos, hanya 18 unit yang memiliki izin. Menurut Arifin, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan rumah kos yang menyewakan lebih dari 10 kamar akan dikenakan pajak sebesar 10 persen. "Saya berharap kepada pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar untuk segera mengurus perizinannya," ujar Arifin. Sebelumn

Jaktim Galakkan Paskibraka dan Kewirausahaan

Untuk mengantisipasi generasi muda tidak terjerumus dalam aktivitas negatif, Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Timur menerapkan program kepaskibrakaan dan kewirausahaan. Dikatakan Firman, dengan memupuk rasa nasionalisme diharapkan para generasi muda bisa menyaring masuknya budaya asing yang tak sesuai dengan nilai nilai luhur budaya bangsa."Kepaskibrakaan, termasuk di dalamnya aktivitas kepramukaan, palang merah remaja (PMR) dan KNPI, bertujuan memupuk rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Sedangkan Kewirausahaan untuk mendidik remaja menjadi mandiri dengan kreativitas yang positif," jelas Kepala Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Timur, Firmansyah, Kamis (30/4). "Kami berupaya untuk mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan positif dan penyadaran di kalangan pemuda bahwa ada invasi budaya asing yang difasilitasi dan bisa berdampak negatif," tuturnya. Pola hidup pragmatis, lanjut Firman, saat ini sudah merasuki sebagian anak muda seiring dengan pesatnya

Parkir Sembarangan, 23 Mobil Ditindak

Sumber: beritajakarta.com Sebanyak 23 kendaraan roda empat terjaring razia yang dilakukan Pemkot Administrasi Jakarta Barat di sepanjang Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan. Razia dilakukan karena mobil tersebut parkir di bahu jalan hingga membuat arus lalu lintas rawan kemacetan. Wakil Camat Grogol Petamburan, Agus Ramdani mengatakan, penertiban melibatkan petugas gabungan dari Satpol PP, Sudin Perhubungan dan Transportasi, TNI serta Polri. Dari 23 mobil yang ditindak di antaranya, 20 mobil terpaksa dikempesi, 2 mobil ditilang dan 1 mobil diderek ke Terminal Bus Rawabuaya karena surat-surat kendaraannya tidak lengkap. Mobil yang ditindak mayoritas kendaraan pribadi. " Mobil tersebut parkir di bahu jalan. Imbasnya  jalan jadi menyempit hingga membuat jalan rawan macet ," ujar Agus, Kamis (30/4). Agus berharap dengan ditertibkannya kendaraan yang parkir sembarangan pemilik kendaraan jera dan tidak berani lagi parkir di bahu jalan. " Mudah-mudah

May Day, 4 Kantong Parkir Disiapkan

Sumber: beritajakarta.com Untuk menampung kendaraan massa yang mengikuti peringatan hari buruh (May Day), Jumat (1/5) besok, sebanyak empat kantong parkir disiapkan Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.   " Kita sudah melarang bus ataupun kendaraan yang membawa massa untuk memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin ," ujar AKBP Warsinem, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (30/4). Menurut Warsinem, ada empat kantong parkir yang sudah disiapkan. Kantong-kantong ini tersebar di titik-titik perbatasan sebelum titik konsentrasi massa. " Ada 4 kantong parkir yang disiapkan. Yakni di kawasan Monas, IRTI, Gelora Bung Karno, dan Lapangan Banteng ," ucapnya. Keempat kantong parkir tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung kendaraan yang membawa massa. " Seperti di kawasan Monas bisa mencapai 1.000 unit bus, kalau untuk daerah Lapangan Banteng bisa 400-500 unit ," paparnya. Jika masih

Satpol PP Amankan 5 Becak di Tanjung Priok

Sumber: beritajakarta.com Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali menertibkan becak yang masih berkeliaran di sejumlah titik. Hasilnya sebanyak lima unit becak diamankan. Selanjutnya kelima becak tersebut diangkut ke Gudang Satpol PP di Cakung, Jakarta Timur. Kelima becak yang diamankan diketahui sedang mangkal menunggu penumpang di Jalan Bugis, Pasar Permai dan Terminal Tanjung Priok. Mayoritas penarik becak merupakan pendatang dari luar ibu kota. " Hanya becaknya saja yang diamankan, sedangkan penarik becaknya kita lepaskan ," kata Siti Mulyati, Kepala Satgaspol PP Kecamatan Tanjung Priok, Kamis (30/4). Pantauan  beritajakarta.com , meski becak dinyatakan terlarang beroperasi di ibu kota sejak tahun 1980-an, namun kendaraan roda tiga itu terlihat masih marak di seputaran Tanjung Priok. Becak dengan mudah ditemui di Jalan Swasembada, Sungai Bambu, Papanggo dan Terminal Tanjung Priok.  " Penertiban becak ini sesuai Perda Nomor

Hari Buruh, Transjakarta Tetap Beroperasi

PT Transjakarta memastikan akan beroperasi seperti biasa saat berlangsungnya Hari Buruh, Jumat (1/5) besok. Hanya saja, operasional bus Transjakarta akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, pada hari itu sekitar 150 ribu massa buruh diperkirakan akan menggelar aksi di ibu kota. Sejumlah titik yang akan menjadi konsentrasni massa buruh diantaranya, Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Monas, Jl Medan Merdeka Barat, Jl Medan Merdeka Utara merupakan jalur sejumlah koridor Transjakarta.  Sumber: Beritajakarta.com Sesuai dengan pengalaman ditahun sebelumnya, sambung Kosasih, ada beberapa koridor yang terkena dampak dari aksi long march para buruh, yaitu koridor I (Blok M-Kota), koridor II (Pulogadung-Harmoni), koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), Layanan BKTB (PIK-Monas), Rute Ragunan-Monas dan Rute PGC-Grogol."Jadi, akan disesuaikan dengan kondisi jalur Transjakarta di masing-masing koridor," ujar Antonius Kosasih, Dirut PT Transjakarta, Kamis (30/4).   Pihaknya p

Perilaku Pegawai Pajak Akan Dibenahi

Sumber: beritajakarta.com Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo menanggapi positif kritikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang geram dengan kinerja pegawai pajak yang bermain mata dengan wajib pajak (WP). " Kritikan Pak Gubernur wajib kita jalankan. Kalau selalu puas juga engak baik. Ada pendapat dari beliau kalau kinerja kita masih banyak yang kurang, saya setuju saja. Pasti banyak yang harus dikoreksi ," katanya, usai Pengarahan Pejabat Eselon III dan IV Dinas Pelayanan Pajak DKI, di Balai Agung, Kamis (30/4). Agus menilai, oknum pegawai pajak yang bermain mata dengan wajib pajak di lapangan merupakan perilaku personal seseorang. Perilaku itu harus segera dibenahi, baik dari petugas maupun para wajib pajak. " Itu kan perilaku petugas ya. Perilaku wajib pajak kalau disebut 100 persen benar, saya juga enggak yakin. Tapi kita mengupayakan agar menjadi lebih baik ," terangnya. Dikatakan Agus,

DKI Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Unibraw

Kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan Pemprov DKI dengan Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Brawijaya dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat yang mewakili Pemprov DKI.  Sumber: Beritajakarta.com Dikatakan Monang, kerja sama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedatangan Djarot ini mewakili Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Pak Djarot, mewakili gubernur untuk penandatanganan ini," ucapnya.Staf Ahli Wakil Gubernur DKI Jakarta, Monang Tambunan mengatakan, Djarot terbang ke Malang pada hari ini, Kamis (30/4) pagi. Acara penandatanganan dijadwalkan pada pukul 10.30 WIB. "Pak Djarot terbang ke Malang hari ini, penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Brawijaya," kata Monang, saat dihubungi, Kamis (30/4).

Sejumlah Operator Bus Sepakat Gabung PT Transjakarta

Sumber: beritajakarta.com Sejumlah operator bus telah sepakat untuk bergabung di bawah naungan PT Transportasi Jakarta ( Transjakarta ). Penggabungan sejumlah operator bus ke salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut akan beroperasi mulai 5 Juni mendatang. " Mulai masuk. Artinya semua bus harus masuk di bawah Transjakarta. Mulai 5 Juni, kita mulai jalan ," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (30/4). Dikatakan Basuki, operator bus di antaranya Mayasari Bhakti yang juga mengoperasikan bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), Kopaja serta Kopami telah sepakat bergabung masuk ke PT Transjakarta. " Operator bus Metromini juga akan masuk tapi masih ada kesulitan ," katanya. Basuki menegaskan, penyebab operator bus Metromini belum dapat bergabung karena kepemilikan bus berwarna oranye itu merupakan perorangan. " Kami bingung pemilik operator bus itu punya siapa ," ucap manta

Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup

Sumber: beritajakarta.com Sekitar 150 ribu buruh buruh akan berunjuk rasa di ibukota untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5) besok. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menutup Jalan Jenderal Sudirman. " Kita perkirakan Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin akan dipenuhi massa yang merayakan Hari Buruh besok. Untuk itu, jalan protokol itu akan kita sterilkan dari kendaraan ," ujar AKBP Warsinem, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (30/4). Menurut Warsinem, Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin akan dilalui massa menuju titik temu di Bundaran Hotel Indonesia. " Penutupan akan dimulai pada pukul 06.00-13.00 WIB. Kemungkinan Bundaran HI menjadi tempat pertemuan, jadi penutupan dilakukan sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin ," ungkapnya. Meskipun begitu, lanjut Warsinem, rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional. Karena akan melihat bus-bus yang menurunkan massa. "

Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Akan Dikurangi

Sumber: beritajakarta.com Efisiensi pelayanan pemerintahan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengurangi petugas Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Namun, tidak semua pegawai yang akan terkena dampak pengurangan. Tapi, hanya sekitar 40-60 persen pegawai saja yang kedapatan bermain mata dengan para wajib pajak (WP). Wacana itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ‎karena banyaknya temuan kebocoran pajak di ibu kota Jakarta. Akibatnya, perolehan pajak daerah pada tahun 2014 lalu pun meleset dari target. ‎" Orang pajak yang ngeyel kami akan buang 40-60 persen ," kata Basuki saat memberikan Pengarahan Pejabat Eselon III dan IV Dinas Pelayanan Pajak DKI di Balai Agung, Kamis (30/4). Menurut Basuki, rencana pengurangan pegawai pajak ini diambil menyusul buruknya kinerja Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI yang mendapat rapor merah pada tahun 2014. Penyebabnya, banyak target perolehan pajak yang tidak tercapai hingga berujung pada defi

Bazis Salurkan Bantuan untuk Yatim & Dhuafa

Sumber: beritajakarta.com Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) Jakarta Selatan menyalurkan bantuan uang tunai masing-masing sebesar Rp 300 ribu untuk 50 orang anak yatim dan 50 orang kaum dhuafa di Pasar Minggu. Bantuan tersebut merupakan hasil pengumpulan dana melalui kotak amal yang tersebar di 100 titik minimarket di Jakarta Selatan. Tercatat selama tiga bulan berhasil dikumpulkan dana mencapai Rp 300 juta. " Dana tersebut merupakan sumbangan masyarakat yang berbelanja di 100 minimarket selama tiga bulan ," kata Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, Kamis (30/4). Syamsuddin memgimbau agar masyarakat lebih rajin menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk bekal di akhirat kelak. " Marilah kita berbelanja sambil beramal untuk bekal di akhirat nanti ," ujarnya. Kepala Bazis Jakarta Selatan, Sutriana Lela menambahkan, ke depan pihaknya akan menempatkan kotak amal di seluruh minimarket yang ada di wilayah ini. Hal ini diharapkan jumlah a

Ikut Awasi Pajak, Ahok Akan Beri Warga Hadiah

Sumber: beritajakarta.com Sektor pajak masih menjadi andalan Pemprov DKI dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningakatan pajak ini juga akan diimbangi Pemprov DKI dengan melakukan pengawasan dengan mengintegrasikan aplikasi Smart City dengan para wajib pajak (WP). ‎Melalui sistem tersebut, warga ibu kota dapat mengawasi langsung pendapatan pajak di DKI dan melaporkan oknum petugas pajak nakal. Nantinya warga yang aktif mengawasi pendapatan pajak akan diberi hadiah (reward). ‎" Kan kita udah berusaha mencegah pengeluaran uang yang boros dari pokir dan segala macam. Se karang kita mau cegah yang soal pemasukan. Saya mau coba dengan sistem langsung diawasi masyarakat lewat Smart City ," kata Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Kamis (30/4). Basuki mengaku sudah mengantongi data kenapa realisasi pendapatan pajak DKI setiap tahun, tidak pernah mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya oknum petugas pajak yang