Langsung ke konten utama

TKD PNS Bisa Dipotong Jika Ketahuan Main Games

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jika ketahuan sedang bermain game saat jam kerja.


"Kami patokan di KPI, bukan main pokemonnya saja. Ketahuan main games sudah pasti harus dipotong. Yang nggak ketahuan yang susah "
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemberian TKD untuk PNS berpatokan dengan Key Performance Indicator (KPI). Jika banyak waktu terbuang untuk bermain game maka KPI-nya tidak akan maksimal.
"Kami patokan di KPI, bukan main pokemonnya saja. Ketahuan main games sudah pasti harus dipotong. Yang nggak ketahuan yang susah," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7).
Basuki menegaskan, secara umum semua permainan tidak boleh dilakukan saat jam kerja. Namun diakui untuk pengawasannya cukup sulit. Sehingga atasan masing-masing diminta untuk mengawasi bawahannya.
"Kalau main pokemon pasti ketahuan dong masa PNS keliling-keliling. Saya kira secara umum, semua jenis games ya nggak boleh main dong di kantor," ujarnya.
Kendati demikian, di area Balai Kota DKI tidak tertutup untuk permainan. PNS juga memiliki waktu untuk istirahat selama bekerja. Basuki yakin PNS memiliki prioritas dalam bekerja.
"Balai Kota terbuka. Saya juga nggak tau di mana dia pasang monsternya. Kalau ada di air terjun juga dia loncat paling ditegor. Keliling-keliling satpam juga akan tegor," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…