Langsung ke konten utama

Sosialisasi Amnesti Pajak di Kecamatan Digelar Pekan Depan

Pekan Depan Sosialisasi Amnesti Pajak di Kecamatan Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur bersama Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Timur akan melakukan sosialisasi amnesti pajak.

"Mulai pekan depan, sosialisasi amnesti pajak dilakukan di kantor kecamatan. Lurah dan camat wajib mendukung program Kanwil Pajak DKI ini agar berjalan lancar "
Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, sosialisasi akan dilaksanakan di kantor kecamatan. Dalam hal ini, lurah dan camat diimbau untuk mensosialisasikan amnesti pajak pada seluruh lapisan masyarakat.
"Mulai pekan depan, sosialisasi amnesti pajak dilakukan di kantor kecamatan. Lurah dan camat wajib mendukung program Kanwil Pajak DKI ini agar berjalan lancar," kata Bambang, Jumat (29/7).
Ada dua kecamatan yang pelaksanaan sosialisasinya digabung. Terutama untuk kecamatan yang jumlah kelurahannya lebih sedikit. Misalnya, Kecamatan Pasar Rebo akan digabung dengan Kecamatan Ciracas. Kemudian Kecamatan Kramat Jati digabung dengan Kecamatan Jatinegara.
Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur, Harta Indra Tarigan mengatakan, pihaknya juga memasang spanduk sosialisasi dibeberapa titik. Harapannya, wajib pajak bisa memanfaatkan amnesti pajak ini.
"Amnesti pajak ini penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan," terangnya.
Lebih lanjut, sanksi pidana juga di bidang perpajakan terhapus dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.
Oleh sebab itu, Ia mengharapkan semua wajib pajak bisa mengetahui dan memanfaatkan momen ini.
"Caranya mudah, di kecamatan kita siapkan tempat konsultasi. Warga bisa berkonsultasi dengan petugas pajak kami dan nanti akan dipandu kelanjutannya," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…