Langsung ke konten utama

Ratusan Makam Diduga Fiktif di TPU Tegal Alur Dibongkar

 Ratusan Makam Diduga Fiktif di TPU Tegal Alur DIbongkarRatusan makam yang diduga fiktif di Taman Pemakaman Umum (TPU) unit kristen, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (29/7) dibongkar.

" Hari ini, kami sudah mendapatkan klarifikasi bahwa di TPU Tegal Alur tercatat sebanyak 164 makam diduga fiktif"
Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, tercatat sebanyak 164 makam diduga fiktif berada di TPU Tegal Alur unit kristen.
Kepala DInas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Mukhlisin mengatakan, pihaknya menggelar sidak di hari ke empat ke TPU yang tersebar di Ibukota.
"Hari ini, kami sudah mendapatkan klarifikasi bahwa di TPU Tegal Alur tercatat sebanyak 164 makam diduga fiktif," kata Djafar, Jumat (29/7).
Lebih lanjut, pihak ahli waris juga telah memberikan surat pernyataan bersedia menyerahkan kepada Pemprov DKI. Mereka baru mengetahui adanya Perda Nomor 3 tahun 2007 pasal 33 tentang pemakaman.
Ia menjelaskan, ratusan makam yang diduga fiktif akan diangkat batu nisan dan meratakan kembali gundukan tanah. sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa lahan makam di Ibukota masih tersedia.
"Kenapa kami duga fiktif ? Saat diperiksa di buku registrasi tidak tercatat, tapi saat dicek di lapangan terdapat gundukan tanah seakan-akan saat ada warga hendak memakamkan, akan ditunjukan masih kosong," ungkapnya.
Tidak hanya makam yang dibongkar, sebanyak 48 pegawai pegawas di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang diduga terlibat dalam kasus makam fiktif telah dipindahkan. Ada pula beberapa pengawas yang saat ini dalam proses pemecatan
"Serta, sebanyak delapan Pekerja Harian Lepas (PHL) TPU yang terbukti terlibat dalam praktik makam fiktif sudah dipecat," tandasnya.
Djafar menuturkan, Pemprov DKI tidak mengenakan biaya pada awal pemakaman. Retrebusi yang dikenakan sebesar Rp 40.000 hingga Rp 100.000 per makam untuk setiap tiga tahun.
Data sementara, makam yang diduga fiktif jumlahnya 376 unit. Itu tersebar di tujuh tempat yakni, di TPU Tegal Alur, Menteng Pulo, Pondok Rangon, Kawi Kawi, Karet, Pasar Baru, dan Kampung Kandang.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…