Langsung ke konten utama

DKI Bentuk Roadmap Pengendalian Inflasi

DKI Bentuk Roadmap Pengendalian Inflasi
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuat program pengendalian inflasi di Ibukota.

Langkah yang dilakukan adalah dengan membuat roadmap pengendalian inflasi pada High Level Meeting tim pengendali inflasi daerah (TPID) DKI.
Roadmap pengendalian inflasi yang disusun untuk tahun 2015-2019 ini merupakan rangkaian langkah berkesinambungan bagi Pemprov DKI dan pihak terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, adanya kelembagaan dengan instansi, menghindari adanya monopoli di pasar.
‎"Seluruh BUMD harus saling sinergi untuk melakukan penanganan inflasi yang lebih terkendali sehingga tidak ada monopoli swasta," ujarnya, Selasa (26/7).
Nantinya roadmap pengendalian inflasi ini menjadi strategi kebijakan inflasi daerah yang lebih terarah dan bersinergi dengan kebijakan inflasi nasional. Beberapa yang menjadi konsentrasinya kepada distribusi pasokan barang dan infrastruktur.
"Nantinya langkah yang ditempuh terkait dengan konsep jalur distribusi pasokan barang, tata niaga serta penataan infrastruktur yang mendukung ketersediaan pangan serta fasilitas pendukung lainnya," tandasnya.
Kesepakatan penggunaan roadmap ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta, Saefullah sebagai ketua TPID DKI Jakarta, Asisten Perekonomian Sekda DKI Jakarta, Frangky Mangatas dan perwakilan kantor Bank Indonesia DKI, Doni Joewono selaku wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 TPID DKI Jakarta.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya