Langsung ke konten utama

Basuki Ingin Survei Kemiskinan DKI Pakai Nilai KHL

Sumber: beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin agar survei kemiskinan di Ibukota menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selama ini nilai yang digunakan yakni kebutuhan hidup sebesar 2.500 kalori par hari dan standar dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

"Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7).
Badan Pusat Statistik selama ini menggunakan tolak ukur kebutuhan sebesar 2.500 kalori maka sebulan hanya sebesar Rp 450 ribu saja. Sehingga warga yang memiliki pendapatan Rp 500 ribu maka sudah dinilai bukan termasuk warga miskin.
Sementara jika menggunakan standar PBB yakni sebesar 2 dollar Amerika per hari, berarti pendapatannya hanya Rp 800 ribu per bulan. Menurut Basuki jika dengan kedua standar tersebut maka jumlah warga miskin di Jakarta hanya diatas tiga persen saja.
"Apa yang saya enggak sukain di sini, masuk akal enggak orang pendapatan Rp 500 ribu tapi dianggap tidak masuk garis kemiskinan? Enggak masuk akal," ujarnya.
Sementara jika menggunakan nilai KHL maka kebutuhan hidupnya bisa mencapai Rp 2,5 juta. Dengan standar KHL yang digunakan maka jumlah penduduk miskin di Jakarta jumlahnya semakin banyak.
"Kalau pakai KHL ketemulah angka Rp 2,5 juta. Tapi kan nggak enak pakai istilah KHL kayak UMP, makanya kami mengganti istilahnya dengan KHC, kebutuhan hidup cukup. Jadi komponennya persis dengan KHL," ucapnya.
Basuki juga mengkritik agar warga yang disurvei tidak semua memiliki KTP DKI. Semua warga yang berada di tempat kumuh didata padahal belum tentu memiliki KTP DKI.
"Jadi bukan meragukan, konsep memandang yang berbeda. Makanya kami juga meminta BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Satpel Bina Marga Jagakarsa Bangun Trotoar di Jalan Joe

Satpel Bina Marga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan membangun trotoar di Jalan Joe, RW 06, Kelurahan Jagakarsa. Ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat khusus pejalan kaki. "Total ada dua segmen di lokasi yang sama, segmen pertama sepanjang 30 meter sudah rampung pada Rabu (7/11). Segmen kedua 20 meter sedang dipersiapkan penataan materialnya hari ini,” kata Inayozi, Kasatpel Bina Marga Jagakarsa, Kamis (8/11). Pembangunan trotoar tersebut memanfaatkan material kanstin sisa pakai yang masih layak. Tidak hanya membangun, Satpel Bina Marga Jagakarsa juga mengecat kanstin untuk menambah keindahan estetika. "Trotoar kita finishing lalu dicat agar lebih indah dan rapi. Segmen dua ini rampung delapan hari ke depan,” tandasnya. Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya