Langsung ke konten utama

Pembangunan Waduk Cilangkap Mangkrak

Sumber: beritajakarta.com
Warga Kelurahan Cilangkap, Cipayung, mengeluhkan pembangunan Waduk Cilangkap mangkrak. Padahal sejak 2010 lalu, lahan seluas sekitar 5 hektare itu sudah diturap. Karenanya, warga berharap pembangunan waduk kembali dilakukan untuk penanganan banjir.

Pantauan Beritajakarta.com, lahan untuk Waduk Cilangkap sudah diturap keliling dengan ketinggian sekitar 8 meter. Pada bagian tengah lahan waduk dimanfaatkan warga sekitar untuk tempat pemancingan ikan.
Di sisi kiri kanan empang juga banyak berdiri gubuk-gubuk liar. Padahal, lahan tersebut sudah dibebaskan Pemprov DKI. Sedangkan di sisi timur, terdapat lahan dengan lebar antara delapan hingga 12 meter sepanjang 700 meter, yang juga sudah dibebaskan DKI namun terbengkalai.
Sekretaris RT 01/01, Cilangkap, Imam (41) mengatakan, lahan waduk diturap sekitar tahun 2010. Pada bagian tengah juga sudah digali. Namun karena tidak dilanjutkan maka dimanfaatkan warga untuk pemancingan ikan.
"Kami berharap pembangunan Waduk Cilangkap ini dilanjutkan. Karena ini untuk penampungan air, penanganan banjir dan obyek wisata," katanya, Kamis (28/7).
Lurah Cilangkap, Dwi Ispuranto mengaku, akan mengusulkan keberadaan waduk yang mangkrak ini ke Pemprov DKI. Ia sendiri sudah tahu keberadaan waduk tersebut. Namun pembangunan waduk kewenangannya ada di Dinas Tata Air DKI.
"Kami berharap pembangunan waduk ini juga dilanjutkan. Usulan warga akan kami teruskan ke pimpinan agar ada kelanjutannyan," ujar Dwi.
Menurutnya, jika Waduk Cilangkap rampung, diyakini dapat mengatasi banjir di wilayah RW 02, 03 dan RW 06. Bahkan waduk juga berpengaruh mengurangi banjir di Kelurahan Setu, Bambu Apus dan Lubang Buaya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengaku belum mengetahui adanya pembangunan Waduk Cilangkap yang mangkrak. Namun pada prinsipnya ia berharap pembangunan Waduk Cilangkap segera dituntaskan.
"Kalaupun ada waduk yang terhenti sudah seharusnya diteruskan. Karena waduk ini sangat dibutuhkan," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
1 komentar
Baca selengkapnya

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…
Posting Komentar
Baca selengkapnya