Langsung ke konten utama

Ombudsman Minta Pengawasan Uji KIR Diperketat

Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan proses pengujian KIR bebas dari praktik percaloan. Namun, nyatanya Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI‎ masih menemukan praktik percaloan pengurusan KIR di sejumlah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta.

Pimpinan Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan, praktik percaloan masih terjadi saat proses uji KIR kendaraan. Secara terang-terangan calo menjalankan aksinya di depan balai pengujian KIR di sejumlah PKB.
"Pengujian KIR di Dishub DKI Jakarta masih menyisakan masalah praktik percaloan. Calo terlihat bebas bertransaksi di luar maupun di dalam areal pengujian KIR," ucapnya, Selasa (26/7).
Ia meminta, Pemprov DKI Jakarta lebih serius memberantas praktik percaloan tersebut. Apalagi, praktik percaloan di PKB bukan hal yang baru diketahui.
"Masalah sekecil apapun harus ditanggapi serius demi kemaslahatan masyarakat," tegasnya.
‎Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku telah melakukan antisipasi untuk meminimalisir praktik percaloan. Selain mengetatkan pengawasan, pihaknya memanfaatkan teknologi (IT) dalam uji KIR.
"Sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa uji KIR sudah menggunakan IT. Sehingga tidak lagi ada ada deskresi petugas," katanya.
Namun diakui, pemberlakuan teknologi tersebut, melahirkan kendala lain, yakni jumlah armada yang diuji KIR menurun. Sebelum menggunakan IT, Dishubtrans dapat melakukan uji KIR sebanyak 700 armada dan saat ini hanya bisa melakukan uji sebanyak 400 armada.
Menurut Andri, penyebab penurunan karena antrean terlampau panjang.‎ Untuk mengatasi itu, akan direalisasikan pengujian KIR melalui pihak swasta.
"Kita akan lakukan KIR swasta. Minimal tiap daerah ada dua buat KIR swasta," tandasnya.‎

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).