Langsung ke konten utama

Ombudsman Minta Pengawasan Uji KIR Diperketat

Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan proses pengujian KIR bebas dari praktik percaloan. Namun, nyatanya Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI‎ masih menemukan praktik percaloan pengurusan KIR di sejumlah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta.

Pimpinan Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan, praktik percaloan masih terjadi saat proses uji KIR kendaraan. Secara terang-terangan calo menjalankan aksinya di depan balai pengujian KIR di sejumlah PKB.
"Pengujian KIR di Dishub DKI Jakarta masih menyisakan masalah praktik percaloan. Calo terlihat bebas bertransaksi di luar maupun di dalam areal pengujian KIR," ucapnya, Selasa (26/7).
Ia meminta, Pemprov DKI Jakarta lebih serius memberantas praktik percaloan tersebut. Apalagi, praktik percaloan di PKB bukan hal yang baru diketahui.
"Masalah sekecil apapun harus ditanggapi serius demi kemaslahatan masyarakat," tegasnya.
‎Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku telah melakukan antisipasi untuk meminimalisir praktik percaloan. Selain mengetatkan pengawasan, pihaknya memanfaatkan teknologi (IT) dalam uji KIR.
"Sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa uji KIR sudah menggunakan IT. Sehingga tidak lagi ada ada deskresi petugas," katanya.
Namun diakui, pemberlakuan teknologi tersebut, melahirkan kendala lain, yakni jumlah armada yang diuji KIR menurun. Sebelum menggunakan IT, Dishubtrans dapat melakukan uji KIR sebanyak 700 armada dan saat ini hanya bisa melakukan uji sebanyak 400 armada.
Menurut Andri, penyebab penurunan karena antrean terlampau panjang.‎ Untuk mengatasi itu, akan direalisasikan pengujian KIR melalui pihak swasta.
"Kita akan lakukan KIR swasta. Minimal tiap daerah ada dua buat KIR swasta," tandasnya.‎

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…