Langsung ke konten utama

250 Personel Dikerahkan Saat Ujicoba Sistem Ganjil Genap

250 Personel di Kerahkan Ujicoba Pemberlakuan Ganjil GenapRatusan petugas gabungan dikerahkan dalam pelaksanaan ujicoba sistem ganjil genap hari ini. Nantinya mereka akan disiagakan disejumlah lokasi persimpangan Traffic Light (TL) sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto.

"Ada 130 personel dari Kepolisian, 60 personel Dishub dan 60 Satol PP "
"Petugas yang dikerahkan 250 personel. Ada 130 personel dari Kepolisian, 60 personel Dishub dan 60 Satol PP," kata Andri Yansyah,  Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, di kawasan Monas, Rabu (27/7).
Ia menjelaskan, petugas tersebut akan bersiaga di 15 titik di TL mulai dari Bundaran Patung Kuda ada dua titik, Bank Indonesia dua titik, Sarinah dua titik, Bundaran HI dua titik, Imam Bonjol dua titik, Bundaran Senayan dua titik, CSW dua titik, Simpang Kuningan Gatot Subroto dan Simpang Kuningan Mampang satu titik.
"Petugas yang jaga akan dibagi dua shift sesuai pagi dan sore, sesuai dengan diberlakukan kebijakan. Pagi pukul 07.00 hingga 10.00,  dan sore pukul 16.00 hingga pukul 20.00," ujarnya.
Seperti diketahui, hari ini Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mulai melakukan ujicoba kebijakan pengendalian lalu lintas ganjil genap hari ini. Kebijakan ini hanya sementara sebelum diberlakukannya sistem jalan berbayar atau Enterprise Resource Planning (ERP) diterapkan.
Ujicoba kebijakan pengendalian lalu lintas ganjil genap yakni melakukan sosialisasi dengan membagi-bagikan brosur kepada pengendara kendaraan yang melintas.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…