Langsung ke konten utama

DKI Usulkan Aturan Penggunaan Drone

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana bertemu dengan Pemerintah Pusat guna membahas aturan penggunaan drone.


" K‎alau tidak diatur, dia (drone) mengganggu. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul itu diatur"
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot saiful Hidayat menilai, jika tidak ada aturan penggunaan drone, dikhawatirkan bisa disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"K‎alau tidak diatur, dia (drone) mengganggu. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul itu diatur. Apa melalui Kementerian Kominfo atau Perhubungan atau Kepolisian. Penggunaan drone harus diatur menurut saya‎," ucap Djarot usai memimpin Rapat Koordinasi Anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) DKI Jakarta Dalam Mengantisipasi Potensi Gangguan Keamanan Bulan Agustus Tahun 2016 di Treva Internasional Hotel‎, Rabu (27/7).
Djarot menjelaskan, di kota Jakarta banyak gedung pemerintahan, baik daerah maupun pusat. Di dalam gedung, disimpan data-data penting. Dengan drone atau kamera pengintai berupa pesawat tanpa awak ini, data-data itu dapat diambil pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pihak tersebut. ‎
"‎Kita tidak ingin drone ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang buruk, yang negatif, misalnya, dikendalikan oleh kelompok teror. Misalnya juga digunakan untuk mengambil berbagai macam data-data punya kita, data penting. Karena itu perlu diatur," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
1 komentar
Baca selengkapnya

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…
Posting Komentar
Baca selengkapnya