Langsung ke konten utama

Belasan Penghuni Kos di Cikoko Terjaring Binduk

 Belasan Penghuni Kos di Cikoko Terjaring BindukAparatur Kelurahan Cikoko, Pancoran, bersama dengan unsur TNI/Polri melakukan pendataan dan pengawasan rumah kos lebih dari 10 pintu, Selasa (26/7) tengah malam.
" Mereka kami data juga dan mengurus SKDS. Mereka bilang bisa dua sampai tiga minggu di kontrakan itu"
Ada empat titik rumah kos yang diperiksa petugas. Di Jalan Cikoko Timur I RT 07/02 ada tiga kos, dengan jumlah kamar 20-25 pintu. Satu dari tiga rumah kos sedang mengurus perizinan dan pajak, sedangkan lainnya tidak memiliki izin dan belum terdaftar sebagai objek pajak.
Sementara di Jalan Cikoko Timur II RT 02/04 ada satu kos berjumlah 19 kamar yang juga tidak berizin dan belum sebagai objek pajak.
Mayoritas penghuni empat kosan itu adalah warga luar DKI Jakarta, tapi belum melapor untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS).
"Masih banyak yang belum pulang ke kosan. Tapi ada sekitar 33 penghuni kita periksa, mayoritas belum punya SKDS. Setelah kami data, mereka kami minta untuk mengurus SKDS," tutur Rukmini, Lurah Cikoko.
Setelah keempat rumah kos diperiksa dan hendak kembali ke kantor kelurahan, Ketua RW 02 meminta petugas untuk memeriksa sebuah kontrakan di Jalan Cikoko Timur Raya RT 03/02 yang menurut informasi dihuni oleh warga pendatang dengan jumlah yang cukup banyak.
Saat disambangi, petugas mendapati sebanyak 13 pemuda asal Nusa Tenggara Timur menghuni kontrakan itu. Mereka mengaku menyudahi dan masih kuliah di Bandung. Mereka pun baru menempati kontrakan itu sejak Sabtu (23/7) kemarin.
Kedatangan mereka ke Jakarta dengan tujuan mencari pekerjaan dan ingin melanjutkan studi.
Rukmini mengatakan, RT setempat tidak melapor sejak para pemuda pendatang baru itu tiba di Jakarta dan mengontrak di wilayahnya.
"Ini temuan ini. RT kok nggak ngelapor. Kami akan monitor terus aktivitas mereka. Mereka kami data juga dan mengurus SKDS. Mereka bilang bisa dua sampai tiga minggu di kontrakan itu," tandas Rukmini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…