Langsung ke konten utama

Ganjil Genap Bisa Kurangi 20 Persen Kendaraan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan pelaksanaan uji coba ganjil genap kepada pihak kepolisian.


" Jadi walaupun ganjil genap ada 50 persen prakteknya nggak mungkin bisa pas 50 persen berkurang volumenya. Paling hanya 20 persen"
"Kami ikutin saja. Kan Ditlantas nanti yang pimpin," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/7).
Basuki menilai meski jumlah kendaraan dengan nomor polisi terakhir ganjil dan genap hampir sama, tetapi hanya bisa mengurangi jumlah kendaraan sebanyak 20 persen saja.
"Jadi walaupun ganjil genap ada 50 persen prakteknya nggak mungkin bisa pas 50 persen berkurang volumenya. Paling hanya 20 persen," ujarnya.
Basuki mengatakan, pembatasan kendaraan akan lebih maksimal dengan sistem electronic road pricing (ERP). Diyakini dengan sistem itu bisa mengurangi hingga 80 persen jumlah kendaraan yang ada.
"Paling cocok tuh ERP, kalau pakai ERP bisa tekan sampai 80 persen juga, tergantung tarif. Kalau ini (ganjil genap) nggak bisa," ucapnya.
Dalam uji coba belum dikenakan sanksi kepada kendaraan yang melanggar. Namun jika ditemukan pengendara yang memalsukan nomor polisi kendaraan, sanksi terberat bisa dipidanakan. "Sekarang teguran dulu. Kalau palsuin nanti dia dipidana," tandasnya.
Seperti diketahui Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) bersama dengan Polda Metro Jaya akan melakukan uji coba sistem ganjil genap pada 27 Juli mendatang. Kebijakan ini akan berlaku di ruas jalan eks 3 in 1 dan Jalan Rasuna Said.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…