Langsung ke konten utama

Basuki Tak Ingin Kaitkan Pokemon Go dengan Mata-mata

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mau berspekulasi permainan Pokemon Go yang dikaitkan dengan kegiatan intelijen atau mata-mata. Terlebih teknologi intelijen dunia terus berkembang.


"Misalnya kayak Monas. Semua CCTV bisa kami lihat di Smart City. Semua sudah tahu Monas. Jadi ya itu bisa bedebat kalau soal intelijen "
"Kalau kayak gitu kita bisa berdebat, soal intelijen. Kalau orang mau mata-matain di depan ini, perlu nggak sih dikirim orang main pokemon?," tanya Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7).
Menurut Basuki, closed circuit television (CCTV) yang ada di setiap instansi pemerintahan juga bisa digunakan sebagai alat pengintai. Namun hampir semua CCTV di Ibukota saat ini sudah terpasang di Jakarta Smart City.
Masyarakat bisa melihat langsung berbagai aktivitas dibeberapa lokasi, seperti kawasan Monumen Nasional (Monas) dan lainnya.
"Misalnya kayak Monas. Semua CCTV bisa kami lihat di Smart City. Semua sudah tahu Monas. Jadi ya itu bisa bedebat kalau soal intelijen," ucapnya.
Sementara jika CCTV di instansi pemerintahan juga bisa dilacak jika mengetahui IP addressnya. Sehingga memang harus ada pengamanan khusus.
"Semua pasang CCTV dan pakai wifi, orang kalau tahu IP address kita, bisa langsung intai semua ruangan ini. Dunia intelijen sekarang, makin canggih makin gampang dibajak," ujarnya.
Basuki mencontohkan saat kepemimpinan Presiden Soeharto, pengintaian dilakukan melalui satelit. Bahkan bisa terlihat merk cerutu yang digunakan oleh Presiden kedua Indonesia tersebut.
"Zamannya Pak Harto dulu. Kalau pesawat satelit Amerika lagi terbang pas lewatin Jakarta dan dan ngambil foto, jangankan Pak Hartonya, merek cerutunya pun kelihatan. Tapi kalau sedang di luar," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…