Langsung ke konten utama

DPRD DKI Sarankan TPST Bantar Gebang Dikelola BUMD

DPRD DKI Jakarta menyambut baik swakelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun ke depan disarankan agar pengelolaan sampah tersebut dilakukan oleh BUMD DKI.


" Kalau saya menyarankan itu tidak langsung dilakukan oleh Dinas Kebersihan secara swakelola tapi dikelola oleh BUMD DKI misalnya bisa oleh Jakpro"
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menyarankan agar swakelola yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan kali ini merupakan masa transisi, sebelum dikelola oleh BUMD. Salah satu BUMD yang bisa mengelolanya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Kalau saya menyarankan itu tidak langsung dilakukan oleh Dinas Kebersihan secara swakelola, tapi dikelola oleh BUMD DKI misalnya bisa oleh Jakpro," kata Sani sapaan akrabnya, Senin (25/7).
Menurut Sani,  dengan dikelola oleh BUMD maka bisa membuat TPST Bantar Gebang lebih profesional lagi. Sehingga tidak hanya bisa menjadi tempat akhir pembuangan sampah tetapi bisa diolah menjadi energi listrik. "Justru dengen BUMD meningkatkan leverage dari sanitary menjadi waste energy plan, diubah menjadi energi listrik," ucapnya.
Nantinya pengelolaan bisa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi atau BUMD Bekasi. Kerjasama tersebut dinilai lebih menguntungkan.
"Saya kira swakelola itu masa transisi saja, sementara mungkin dalam waktu satu tahun ke depan mempersiapkan BUMD itu untuk mengelola Bantar Gebang lebih jauh," ujarnya.
Sani menilai saat Dinas Kebersihan masih kewalahan dalam swakelola TPST Bantar Gebang. Persiapan yang dilakukan belum maksimal dalam mengambil alih dari pihak ketiga.
"Terlihat agak kedodoran karena alat beratnya,  kemudian personelnya belum disiapkan. Tapi bagaimana pun swakelola itu bukan  hal yang mudah, mengelola TPST Bantar Gebang banyak perencanaan yang harus dibuat," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asian Games, 28 Cabor Dipertandingkan di Jakarta

Kota Jakarta bersama Pelembang akan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Asian Games 2018 mendatang. Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang dipertadingkan, 28 diantaranya akan dilangsungkan di Jakarta. Sementara sisanya akan digelar di Palembang. "Insya Allah ada 28 cabor digelar di Jakarta, totalnya ada 36 cabor. Jadi sisanya 8 cabor dilangsungkan di Palembang," ujar Sylvi, sapaan akrabnya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/3).Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana Murni mengatakan menuturkan, sebanyak 28 cabor Asian Games akan digelar di Jakarta. Namun, dari jumlah itu sebagian diantaranya akan digelar di daerah sekitar Jakarta seperti, Jawa Barat dan Banten. Dia menyebutkan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI akan melakukan rehab, baik ringan, berat maupun total terhadap venue yang ada. Sedangkan untuk Stadion BMW, ditambahkan Sylvi, nantinya hanya akan dijadikan alternatif venue. "Stadion BMW jadi alternatif venue. Un...

Pembangunan Tanggul Pantura Jakarta untuk Kurangi Banjir

Banjir di Jakarta belum dapat terselesaikan sebelum pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta selesai. Sebab saat ini tanggul yang ada hanya setinggi 2,8 meter, masih di bawah gelombang rob yang mencapai tiga meter.

6 Mobil Mewah Terjaring Razia di Jakut

Sumber: beritajakarta.com Jajaran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara menggelar Operasi Patuh Jaya 2015 sejak Rabu (27/5) kemarin. Hasilnya, enam mobil mewah tanpa surat alias bodong dan puluhan kendaraan lainnya terjaring razia. "Pengemudi beralasan, mobil-mobil baru tersebut akan dikirim keluar kota. Kalau bisa menunjukan surat-surat ya nanti kita lepas, kalau tidak bisa ya kita tilang," kata Sudarmanto, Kamis (28/5). Kasatlantas Jakarta Utara, AKBP Sudarmanto mengatakan, mobil mewah yang terjaring karena tidak dilengkapi surat yakni Lotus, Mercy,Pajero, Harier, Fort Ranger, dan Land Cruiser Prado. Pihaknya, kata Sudarmanto, mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan operasi yang digelar asal mentaati tata tertib berlalu lintas. "Masyarakat tidak perlu takut adanya razia. Ini diperuntukkan  untuk keselamatan masyarakat sendiri," tandasnya.