Langsung ke konten utama

Targetkan Pembangunan Flyover Dimulai September

       DKI Targetkan September Pembangunan Fly Over DimulaiDinas Bina Marga DKI Jakarta menargetkan pembangunan flyover danunderpass di Ibukota dimulai pada September mendatang. Saat ini proses lelang sudah selesai, tinggal menunggu penentuan pemenang lelang oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

" Paling telat September sudah mulai kontrak. Kami berharap seperti itu"
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan, pembangunan flyover dan underpass ini dilakukan tahun jamak atau multi years, yakni 2016 dan 2017. Proses lelang dilakukan secara bersamaan.
"Paling telat September sudah mulai kontrak. Kami berharap seperti itu," kata Yusmada, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).
Dia menjelaskan sebelum lelang ada beberapa proses yang dilakukan, seperti public hearing, pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas, dan lain-lain.
"Lelangnya menang baru kami ajukan tahun ini karena kan ada proses dulu, public hearing, amdal lalin," ucapnya.
Yusmada menambahkan biasanya kontrak dengan pemenang lelang dilakukan Desember. Namun tahun ini sudah ada kemajuan karena kontrak bisa dilakukan mulai September mendatang.
"Bisanya bulan Desember baru kontrak. Sekarang kalau bisa maju September lebih baik," tandasnya.
Sebelumnya direncanakan pembangunan flyover dan underpass sebanyak sembilan titik. Namun satu titik pembangunannya ditunda karena ada beberapa kendala. Sehingga hanya ada delapan pembangunan underpass dan flyover yakni di Bintaro Permai, Cipinang Lontar, dan Jalan Panjang.
Lokasi lain yang juga dibangun simpang tak sebidang seperi Flyover Pancoran, Underpass Mampang-Kuningan, underpass Matraman dan Salemba, Underpass Kartini, dan Underpass Santa.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…