Langsung ke konten utama

Petugas Temukan 200 Lebih Makam Fiktif

Sumber: beritajakarta.com
Sebanyak 200 lebih makam fiktif telah ditemukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dari Taman Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Dari total jumlah itu, makam fktif terbanyak terdapat di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat yakni sekitar 160 makam.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar M mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan pada TPU yang berada pada tiga wilayah, yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
"Dan dari hasil pengecekan diduga TPU Tegal Alur di Jakarta Barat yang paling banyak makam fiktif,  yaitu sebanyak 160 makam. Sisanya, TPU di Jakarta Timur dan Pusat," ujar Djafar, Selasa (26/7).
Djafar menegaskan, telah melakukan investigasi pada oknum PHL Pertamanan dan Pemakaman, staf hingga pejabat. Sejak Juni 2016, pihaknya sudah memecat dan menstafkan serta memindahkan kira-kira sebanyak 75 persen pegawai dan PHL.
Dari informasi yang dihimpun untuk pemesanan satu tempat makam fiktif sesuai keinginan dipungut biaya Rp 3-7 juta.
"Untuk pengecekan makam fiktif kami targetkan tiga bulan selesai. Selanjutnya kalau sudah beres kami laporkan ke PTSP," katanya.
Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara, Romi Sidharta menuturkan saat ini dari beberapa TPU di Jakarta Utara baru TPU Semper, Kecamatan Cilincing yang dilakukan pengecekan. Hasil sementara  tidak ditemukan makam fiktif.
"Saat ini kami sedang melakukan pengecekan pada TPU yang ada di Jakarta Utara," katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…