Langsung ke konten utama

Djarot Motivasi Pejabat untuk Kebut Penyerapan Anggara

 Penyerapan APBD DKI 2015 Rendah, Djarot Beri MotivasiPenyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memasuki semester II 2015 baru mencapai 19,21 persen atau Rp 12,22 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun. Meski jumlah itu rendah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tetap memotivasi jajarannya untuk bekerja lebih giat.
Dari pertemuan ini terungkap bahwa penyebabnya karena masih banyak pejabat selaku pengguna anggaran takut terlibat tindak korupsi dan terancam dicopot saat menggunakan anggaran. Untuk menggenjot penyerapan belanja daerah lebih besar lagi, lanjut Djarot, pihaknya telah turun dan mengumpulkan lurah, camat dan kepala suku dinas di lima wilayah administrasi.
"Saya berikan motivasi lurah, camat dan kepala suku dinas untuk berani melaksanakan suatu program pembangunan di wilayahnya. Tidak boleh takut. Kalau dalam diri tidak ada niat melakukan korupsi ya berani saja,” ujarnya, Kamis (30/7).
Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya terjadi di DKI. Kondisi serupa juga terjadi di kementerian dan provinsi lain.
"Itu berlaku secara nasional. Oleh sebab itu, butuh terobosan dan kebijakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran," sarannya. 
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, total nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 69,28 triliun yang terbagi menjadi dua yakni belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.
“Penyerapan anggaran baru terealisasi sebesar 19,21 persen per 29 Juli,” kata Heru Budihartono, Kepala BPKAD DKI, Jakarta.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…