Langsung ke konten utama

Ahok Bantah Perubahan Sistem KJP Minim Sosialisasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kurangnya sosialisasi Kartu Jakarta Pinta (KJP). Hal itu terkait dengan antrean warga yang hendak mencairkan KJP di beberapa wilayah. Sebagian warga juga mengeluhkan tidak dapat mencairkan dana KJP secara tunai.
"Bukan kurang sosialisasi, ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu terus ribut, saya sih diemin saja. Ngapain sosialisasi nanti ribut lagi dari awal," kata Ahok di Balaikota, Jumat (31/7).Basuki menilai, warga belum dapat beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan dalam KJP. Mulai tahun ini, dana KJP memang tidak bisa dicairkan sekaligus seperti sebelumnya.
Sumber: Beritajakarta.com
Kendati demikian, sudah banyak warga yang membelanjakan dana KJP untuk keperluan sekolah secara non tunai. Tercatat transaksi yang sudah dilakukan mencapai Rp 8 miliar. Artinya sebagian warga sudah mengerti dengan sistem yang diterapkan tahun ini.
"Kalau saya bilang dari awal tidak bisa tarik kontan pasti sudah demo, tapi barang belum kelihatan nih yang paling bahaya sekelompok orang yang tidak puas menghasut orang terus menikmati," jelas Ahok.
Ahok pun telah menginstruksikan Bank DKI agar melengkapi Electronic Data capture (EDC) di toko-toko di Pasar Asemka dan Pasar Tanah Abang. Tujuannya agar memudahkan pengguna KJP untuk membeli kebutuhan sekolah.
Seperti diketahui, mulai tahun ini dana KJP tidak bisa langsung ditarik tunai. Untuk siswa SD setiap dua minggu uang yang bisa diambil hanya sebesar RP 50 ribu. Kemudian untuk siswa SMP, SMA, dan SMK tarik tunai bisa dilakukan setiap minggu sebesar Rp 50 ribu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Satpel Bina Marga Jagakarsa Bangun Trotoar di Jalan Joe

Satpel Bina Marga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan membangun trotoar di Jalan Joe, RW 06, Kelurahan Jagakarsa. Ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat khusus pejalan kaki. "Total ada dua segmen di lokasi yang sama, segmen pertama sepanjang 30 meter sudah rampung pada Rabu (7/11). Segmen kedua 20 meter sedang dipersiapkan penataan materialnya hari ini,” kata Inayozi, Kasatpel Bina Marga Jagakarsa, Kamis (8/11). Pembangunan trotoar tersebut memanfaatkan material kanstin sisa pakai yang masih layak. Tidak hanya membangun, Satpel Bina Marga Jagakarsa juga mengecat kanstin untuk menambah keindahan estetika. "Trotoar kita finishing lalu dicat agar lebih indah dan rapi. Segmen dua ini rampung delapan hari ke depan,” tandasnya. Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.