Langsung ke konten utama

Dishubtrans Sulit Tambah Kantong Parkir

Sumber: beritajakarta.com
Keberadaan parkir liar di sejumlah wilayah Ibu Kota sampai kini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang belum berhasil dituntaskan jajaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.

Sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan kantong parkir disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama dalam menyelesaikan masalah parkir liar.
"Harus diakui kita memang kurang kantong parkir. Karena itulah selalu ada lagi parkir liar walaupun telah kita tertibkan setiap hari‎," kata Andri Yansyah, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Kamis (30/7).
Ia mengatakan, rencana pembelian lahan untuk kantong parkir saat ini  masih terkendala tingginya harga tanah. Selain itu, taksiran harga tanah yang ada di pasaran atau appraisal kerap kali terbentur dengan peraturan.
"Misalnya lahan parkir di kawasan Pasar Tanah Abang, sebenarnya mau kita beli, tetapi harganya tinggi sekali sampai Rp 80 juta per meter persegi. Itu jauh di atas NJOP dan appraisal," ujarnya.
Meski demikian, Andri optimistis dapat menuntaskan persoalan parkir liar Jakarta dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan denda parkir liar dan mencari payung hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi para juru parkir (jukir) liar. "‎Sekarang kuat-kuatan saja sama kita, siapa yang nanti kalah. Kita harus selalu optimistis kalau bisa maju dan mengalahkan mereka," tegasnya.
Andri berharap, untuk memidanakan jukir liar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa membuat payung hukum misalnya Peraturan Gubernur (Pergub). ‎Di mana dalam aturan itu, dapat juga diatur mengenai denda bagi pemilik sepeda motor yang terjaring razia. "Kalau perlu Pemprov DKI bikin Pergub untuk pidanakan jukir liar dan terapkan denda buat pe‎ngendara motor yang parkir liar," ungkapnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).