Langsung ke konten utama

Denda Pelanggar Perda di Jaksel Capai Rp 7 Juta Lebih

Sidang tindak pidana ringan (tipiring) pedagang kaki lima (PKL) dan warga yang melanggar peraturan daerah (Perda) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (31/7). Sebanyak Rp 7.250.000 dana terkumpul dari sanksi yang dikenakan sebesar Rp 150.000 untuk setiap pelanggar.  
Sumber: Beritajakarta.com
Jumlah tersebut terdiri dari 47 berkas perkara denda PKL sebesar Rp 7.450.000 dan sidang 4 perkara pembuang sampah sembarangan denda 800.000.
"Untuk sidang tipiring yang melanggar ketertiban umum dendanya 150.000 dan untuk denda sidang perkara pembuang sampah sembarangan 200.000," kata Sugiarso, Koordinator Penyidik Satpol PP Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Dikatakan, untuk denda perkara akan disetorkan ke kas negara melalui kejaksaan. "Kalau di Pemda DKI Jakarta belum ada rekening khusus untuk pelanggaran perda, jadi sementara dititipkan pada kas negara," jelasnya.
Menurut Sugiarso, untuk warga yang telah melanggar sebanyak 2 kali dan menngikuti sidang akan lebih besar dendanya, untuk ketiga kali sidang terancam kurungan 10 hari. "Ini sebagai efek jera terhadap masyarakat terbukti efektif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan," tegasnya.
Ilham fahza, warga Kelurahan Pejaten Barat RT 12/1 yang tertangkap tangan mengaku bersalah lantaran membuang sampah sembarangan. "Saya didenda Rp 200 ribu karena membuang sampah sembarangan dan sudah paham resikonya mengotori lingkungan dan banyak biang penyakit," ucapnya.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya