Langsung ke konten utama

Denda Pelanggar Perda di Jaksel Capai Rp 7 Juta Lebih

Sidang tindak pidana ringan (tipiring) pedagang kaki lima (PKL) dan warga yang melanggar peraturan daerah (Perda) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (31/7). Sebanyak Rp 7.250.000 dana terkumpul dari sanksi yang dikenakan sebesar Rp 150.000 untuk setiap pelanggar.  
Sumber: Beritajakarta.com
Jumlah tersebut terdiri dari 47 berkas perkara denda PKL sebesar Rp 7.450.000 dan sidang 4 perkara pembuang sampah sembarangan denda 800.000.
"Untuk sidang tipiring yang melanggar ketertiban umum dendanya 150.000 dan untuk denda sidang perkara pembuang sampah sembarangan 200.000," kata Sugiarso, Koordinator Penyidik Satpol PP Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Dikatakan, untuk denda perkara akan disetorkan ke kas negara melalui kejaksaan. "Kalau di Pemda DKI Jakarta belum ada rekening khusus untuk pelanggaran perda, jadi sementara dititipkan pada kas negara," jelasnya.
Menurut Sugiarso, untuk warga yang telah melanggar sebanyak 2 kali dan menngikuti sidang akan lebih besar dendanya, untuk ketiga kali sidang terancam kurungan 10 hari. "Ini sebagai efek jera terhadap masyarakat terbukti efektif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan," tegasnya.
Ilham fahza, warga Kelurahan Pejaten Barat RT 12/1 yang tertangkap tangan mengaku bersalah lantaran membuang sampah sembarangan. "Saya didenda Rp 200 ribu karena membuang sampah sembarangan dan sudah paham resikonya mengotori lingkungan dan banyak biang penyakit," ucapnya.  

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.