Langsung ke konten utama

Ahok Titip Uang Ganti Rugi lahan MRT di Pengadilan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih menempuh langkah konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT) ke pengadilan negeri. Sebab, dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel ini, masih banyak warga yang belum mau melepas lahannya karena belum ada kecocokan harga.
Ahok menambahkan nilai lahan yang dibayarkan berdasarkan penaksiran harga oleh tim appraisal. Harga tersebut di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Jadi harganya ditentukan tim appraisal, kita minta persetujuan pengadilan negeri, kalau uangnya mau kita titipkan ke sana," ujarnya."Pembebasan lahan terkendala memang, terus kan kita sudah bicara, sudah ada peraturan pemerintah jadi kita akan titipkan ke pengadilan negeri," kata Ahok, di Balaikota, Jumat (31/7).
Sumber: Beritajakarta.com
Kendati ada kendala pembebasan lahan, proyek MRT tetap dilanjutkan. Karena masalah pembebasan lahan hanya ada di beberapa lokasi. Sementara untuk proyekunderground atau bawah tanah tetap berlanjut hingga saat ini.
"Nggak mungkin proyek ini berhenti atau belok-belok kan. Nah kalau pengadilan negeri menyetujui, baru kita bongkar," tegasnya.
Untuk proyek bawah tanah yakni Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Blok M saat ini sudah masuk tahap pengeboran. Sementara ini semua tahap pembangunan masih sesuai dengan yang dijadwalkan. "Untuk pembangunannya jalan saja. Semua masih sesuai schedule, ini sudah mulai masuk mesin bornya," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…
Posting Komentar
Baca selengkapnya