Langsung ke konten utama

Tekan Anggaran, Ahok akan Bubarkan TGUPP & BPMP

Untuk mewujudkan struktur organisasi yang ramping namun efektif, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam waktu dekat akan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) DKI.
"Kami akan terus lakukan perampingan organisasi. Karena ada teori, organisasi ramping kaya fungsi," kata Saefullah.Rencana pembubaran dua instansi tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah‎ saat melantik 24 pejabat eselon III di Balaikota, Jumat (31/7).
Sumber: Beritajakarta.com
Menurut Saefullah, TGUPP dan BPMP secara resmi dibubarkan setelah kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) makin meningkat.
"Dalam waktu dekat, TGUPP akan kami bubarkan jika kinerja SKPD sudah bagus. BPMP juga mau kita bubarkan," ujar Saefullah.
Bukan hanya itu, menurut Saefullah, jabatan wakil lurah dan wakil camat juga akan dihapus. Begitu pula dengan struktur Unit Pengelola Teknis (UPT) yang jumlahnya dianggap sudah terlalu banyak. Kerja UPT-UPT yang ada saat ini nantinya bakal ditarik ke bidang di sejumlah dinas.
"‎Untuk efisiensi, tidak ada lagi jabatan wakil lurah. Unit Pengelola Teknis (UPT) yang banyak akan dilakukan efisiensi dan tugasnya‎ bisa ditarik ke bidang di dinas," jelas Saefullah.
Saefullah menerangkan, perampingan struktur organisas‎i di Pemprov DKI ini untuk menekan belanja pegawai yang dalam APBD DKI tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 19 triliun.
"Belanja pegawai DKI akan kami tekan di APBD Perubahan menjadi Rp 17 triliun‎ dan bakal kami tekan terus sampai menyentuh angka Rp 15 triliun," tutur Saefullah.
Sekadar diketahui, TGUPP saat ini dipimpin Sarwo ‎Handayani dan Muhammad Yusuf. Adapun anggotanya terdiri dari Taufik Yudi Mulyanto, Sugiyanta, Ipih Ruyani, Sugeng Irianto, Kian Kelana dan lainnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).