Langsung ke konten utama

Penyusunan APBD Terus Disempurnakan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan terus menyempurnakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Ditargetkan pada APBD 2017 mendatang APBD dengan menggunakan sistem elektronik sudah semakin sempurna.


" Tahun 2017 sudah mulai kelihatan kok. Pada 2017 baru benar-benar APBD yang kami bikin, lebih sempurna"
"Tahun 2017 sudah mulai kelihatan kok. Pada 2017 baru benar-benar APBD yang kami bikin, lebih sempurna," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6).
Basuki menceritakan perjalanan penyusunan APBD mulai dari tahun 2013, saat pertama kali dirinya bersama dengan Joko Widodo memimpin Ibukota. Saat itu, banyak anggaran siluman yang masuk dalam APBD.
"APBD tahun 2013, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Masih banyak siluman, tahun 2014 juga masih ada anggaran siluman," ujarnya.
Setelah dilakukan perbaikan, justru muncul kendala baru yakni peraturan daerah tentang APBD 2015 menjadi perdebatan. Bahkan APBD saat itu menggunakan peraturan gubernur karena adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif.
"Tahun 2015 ribut, akhirnya APBD pakai pergub. Tahun ini sudah nggak libatkan oknum DPRD, tapi SKPD masih ada yang main. Makanya kami silpakan banyak di APBD Perubahan ini kami ganti," ucapnya.
Basuki mengakui dalam APBD 2016 ini, pembangunan di Ibukota belum begitu baik. Namun sudah ada beberapa perubahan, salah satunya penerapan sistem non tunai pada semua transaksi. Sehingga aliran dana APBD bisa tercatat jelas.
"Pembangunan memang belum begitu baik. Tahun 2016 ini, DPRD kerja sama mulai baik, tapi komponen masih tinggi. Makanya 2017 kami mulai masuk ke komponen. Kelihatan kok sampai periode berakhir," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.