Langsung ke konten utama

Sinyal Bank DKI Lemah, Distribusi Daging Subsidi Lambat

Sumber: beritajakarta.com
Lantaran mesin Electronic Data Capture (EDC) responnya lambat, antrean pelayanan penjualan daging subsidi untuk peserta Kartu Jakarta Pintar cukup panjang.

Pantauan Beritajakarta.com, antrean distribusi daging subsidi di kantor kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (27/6) masih berlangsung hingga pukul 13.30.
Dari delapan mesin EDC yang ada di meja pelayanan, warga harus dua-tiga kali memasukkan PIN ATM nya. Untuk satu KJP dibutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga menit agar prosesnya berhasil. Bahkan sejumlah petugas terlihat membantu proses memasukkan PIN agar prosesnya cepat.
Camat Cipayung, Iin Mutmainah mengatakan, selain sinyal, orang tua wali pegang KJP juga lupa dengan nomor PIN ATMnya.
"Sinyalnya kurang begitu baik jadi loadingnya lama. Kemungkinan ada gangguan tapi ini tidak mengurangi proses pelayanan. Saya juga sudah minta ke Bank DKI untuk percepat pelayanan," kata Iin, Senin (27/6).
Dalam antrean pihaknya juga menemukan KJP siswa SMP dan SMA. Padahal subsidi kali ini baru diberikan kepada pemegang KJP SD dan sederajat.
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Darjamuni mengaku sudah berkoordinasi dengan Bank DKI agar ada percepatan. Sebab dari seluruh wilayah yang ada, hanya di Cakung dan Cipayung yang sinyalnya lambat.
"Kita terpaksa buat antrean seperti ini karena sifatnya baru uji coba. Apalagi ini hanya untuk KJP SD," kata Darjamuni, saat meninjau pelaksanaan operasi pasar daging subsidi di Kecamatan Cipayung.
Pihaknya juga memohon maaf pada warga karena harus antre dan berdesak-desakan untuk mendapatkan daging murah. Saat ini Ia sedang mencarikan solusi agar warga tidak lagi antre berdiri untuk mendapatkan daging murah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.