Langsung ke konten utama

Basuki Ingin Biaya Kebutuhan Hidup Warga DKI Turun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin meringankan beban kebutuhan hidup warga Ibukota. Kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan warga terus dilakukan.


"Kalau ini bisa, saya yakin dompet, otak, dan perut warga DKI akan lebih baik "
"Yang penting gimana masyarakat bisa kebutuhan hidupnya turun," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6).
Agar dapat mencapai tujuan tersebut, dirinya berusaha untuk memperkuat Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Khususnya BUMD yang berkaitan dengan pangan, seperti PD Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, Bank DKI, serta PD Dharma Jaya.
"Makanya kami mau kuatkan betul di BUMD. Soal sembako, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan modal kerja," ujarnya.
Basuki yakin cara tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan warganya. Karena berbagai kebutuhan, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pangan, mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Kalau ini bisa, saya yakin dompet, otak, dan perut warga DKI akan lebih baik," tegasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga terus berusaha untuk menyediakan hunian yang layak bagi warganya. Pihaknya terus membangun rumah susun (rusun) yang akan digunakan sebagai tempat relokasi warga yang ada di bantaran sungai dan tempat kumuh.
"Kami tidak ingin ada orang tinggal di kawasan kumuh, TBC nyebar begitu tinggi, nomor dua di dunia. Jadi mesti kasih tempat tinggal yang baik dong, preventif, promotif kesehatan harus lebih baik," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.
Posting Komentar
Baca selengkapnya