Langsung ke konten utama

Warga Pulau Seribu Butuh Subsidi Bahan Pokok

Warga Pulau Seribu Butuh Subsidi Bahan Pokok
Sumber: beritajakarta.com
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Tri Djoko Sri Margianto mengatakan, rencana Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta menggelar pasar murah 12 Juli mendatang akan efektif untuk membantu warga Kepulauan Seribu.
Namun, kata Tri Djoko, pasar murah tersebut sangat efektif membantu warga pulau jika menjual dan mensubsidi kebutuhan pokok, bukan hanya daging sapi dan daging ayam.
"Konsumsi daging warga pulau marketnya kecil, kebutuhannya tidak terlalu melonjak. Lain halnya jika yang dijual di pasar murah kebutuhan pokok," ujar Tri Djoko, Selasa (30/6).
Ongkos kirim yang lebih mahal dibanding jumlah pembeli membuat daging tidak dominan di pulau, berbeda dengan di daratan. "Kami tidak punya pasar, jadi untuk kebutuhan pokok ya cukup dari warung-warung saja," jelasnya.
DKPKP Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar operasi pasar murah berupa subsidi daging murah untuk masyarakat Kepulauan Seribu dalam rangka menghadapi Hari raya Idul Fitri 1436 H.
"Masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan kualitas daging yang aman, sehat, halal dan terjangkau," kata Sri Haryati, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Katahanan Pangan DKI Jakarta.
Sebanyak 1.384 kilogram daging sapi dan 1.384 kilogram (kg) daging ayam akan disediakan dalam operasi pasar murah tersebut. Untuk 1 kg daging sapi mendapat subsidi sebesar Rp 50 ribu dan Rp 25 ribu untuk 1 kg daging ayam. Warga cukup membayar Rp 39 ribu untuk 1 kg daging sapi dan Rp 15 ribu untuk 1 kg daging ayam.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.