Langsung ke konten utama

Lepas Saham Ratax, DKI Lirik Bisnis Properti

       Ahok Akan Lepas Saham PT Ratax Armada
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melepas saham di perusahaan taksi, PT Ratax Armada, karena dinilai sudah tidak menguntungkan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan menginvestasikan saham ke bidang properti.
"Saham mau lepas atau dibubarin. Ngapain kalau tidak ada duit lagi. Jatah mobil kecil," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (26/6). Selama ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi itu tidak mampu menyetorkan keuntungan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. DKI sendiri memiliki sahan sebesar 28 persen.
Menurut Basuki, pemerintah tidak perlu lagi melakukan bisnis intervensi terhadap bidang yang pasarnya sudah baik. Ia menilai bisnis taksi di ibu kota sendiri sudah berkembang dengan baik.
Basuki lebih memilih untuk melakukan bisnis intervensi bidang properti. Karena harga properti di ibu kota sudah tidak masuk akal. "Kenapa saya mesti intervensi properti? Karena harga properti ini sudah tidak masuk akal. Orang miskin tidak terjangkau untuk membelinya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono mengatakan, Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI telah memberi surat rekomendasi untuk penjualan saham PT Ratax Armada. Selain karena tidak pernah menyumbang PAD, PT Ratax Armada tidak bisa menepati janji untuk membeli taksi baru sebanyak 50 unit.
"Di APBD Perubahan 2015, PT Ratax mengajukan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) sampai Rp 20 miliar. Tapi kami tidak akan mengalokasikan PMP itu," tegas Heru.
Perusahaan ini merupakan PT patungan dengan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp 5.500.000.000. Pemprov DKI memiliki Rp 1.540.000.000 atau saham sebesar 28 persen. Selebihnya, saham dimiliki oleh mitra swasta, yaitu PT Better Teknik Asia.
Penurunan kinerja PT Ratax disebabkan ketatnya persaingan taksi dengan perusahaan yang sudah mapan. Unit taksi di Ratax juga butuh peremajaan dengan biaya yang besar. Untuk itu, Pemprov DKI telah menjual saham yang dimilikinya atau divestasi yang masih diproses sampai saat ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Satpel Bina Marga Jagakarsa Bangun Trotoar di Jalan Joe

Satpel Bina Marga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan membangun trotoar di Jalan Joe, RW 06, Kelurahan Jagakarsa. Ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat khusus pejalan kaki. "Total ada dua segmen di lokasi yang sama, segmen pertama sepanjang 30 meter sudah rampung pada Rabu (7/11). Segmen kedua 20 meter sedang dipersiapkan penataan materialnya hari ini,” kata Inayozi, Kasatpel Bina Marga Jagakarsa, Kamis (8/11). Pembangunan trotoar tersebut memanfaatkan material kanstin sisa pakai yang masih layak. Tidak hanya membangun, Satpel Bina Marga Jagakarsa juga mengecat kanstin untuk menambah keindahan estetika. "Trotoar kita finishing lalu dicat agar lebih indah dan rapi. Segmen dua ini rampung delapan hari ke depan,” tandasnya. Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.