Langsung ke konten utama

DKI Usulkan APBD Perubahan Rp 66 Triliun

Sumber: beritajakarta.com
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang merampungkan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 yang akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, APBD-P tahun 2015 diajukan ke Kemendagri tanpa adanya campur tangan DPRD DKI karena berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI. Adapun besaran pagu‎ anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD-P pada tahun ini sebesar Rp 66 triliun.
"Untuk APBD-P besarnya Rp 66 triliun," katanya, Selasa (30/6).
Nilai anggaran dalam APBD-P yang diajukan Pemprov DKI ke Kemendagri tersebut, kata Saefullah, lebih kecil dari nilai APBD ‎DKI tahun 2015 sebesar Rp 69,28 triliun. Namun perbedaan pagu anggaran itu dinilai tidak menjadi soal selama‎ proses pencairan dana bisa segera dilakukan.
"Percuma juga kalau anggaran besar tapi uangnya tidak ada. Semuanya kan tergantung dari pajak dan pendapatan daerah," jelasnya.
Meski jumlah anggaran yang diajukan lebih kecil, lanjut Saefullah, pendapatan daerah di DKI pada tahun ini meningkat. Hal itu karena adanya banyak penghematan dari sejumlah pos anggaran seperti belanja pegawai yang berhasil dihemat Rp 4-5 triliun.
"Dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada penambahan dan pengurangan 1.012 kegiatan yang menghasilkan selisih Rp 1,9 triliun. Selain itu ada juga kelebihan anggaran di proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 2,4 triliun," ungkap mantan Walikota Jakarta Pusat itu.
Ia mengutarakan, kelebihan anggaran dalam APBD DKI tahun 2015 ini rencananya akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) BUMD Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro).
"PT Jakpro kita akan kasih PMP buat pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan Light Rail Transit (LRT). Nanti mereka paparan dulu biar dipertimbangkan jumlah anggarannya. Jangan sampai besar di PMP-nya saja,"‎ tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asian Games, 28 Cabor Dipertandingkan di Jakarta

Kota Jakarta bersama Pelembang akan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Asian Games 2018 mendatang. Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang dipertadingkan, 28 diantaranya akan dilangsungkan di Jakarta. Sementara sisanya akan digelar di Palembang. "Insya Allah ada 28 cabor digelar di Jakarta, totalnya ada 36 cabor. Jadi sisanya 8 cabor dilangsungkan di Palembang," ujar Sylvi, sapaan akrabnya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/3).Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana Murni mengatakan menuturkan, sebanyak 28 cabor Asian Games akan digelar di Jakarta. Namun, dari jumlah itu sebagian diantaranya akan digelar di daerah sekitar Jakarta seperti, Jawa Barat dan Banten. Dia menyebutkan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI akan melakukan rehab, baik ringan, berat maupun total terhadap venue yang ada. Sedangkan untuk Stadion BMW, ditambahkan Sylvi, nantinya hanya akan dijadikan alternatif venue. "Stadion BMW jadi alternatif venue. Un...

Pembangunan Tanggul Pantura Jakarta untuk Kurangi Banjir

Banjir di Jakarta belum dapat terselesaikan sebelum pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta selesai. Sebab saat ini tanggul yang ada hanya setinggi 2,8 meter, masih di bawah gelombang rob yang mencapai tiga meter.

6 Mobil Mewah Terjaring Razia di Jakut

Sumber: beritajakarta.com Jajaran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara menggelar Operasi Patuh Jaya 2015 sejak Rabu (27/5) kemarin. Hasilnya, enam mobil mewah tanpa surat alias bodong dan puluhan kendaraan lainnya terjaring razia. "Pengemudi beralasan, mobil-mobil baru tersebut akan dikirim keluar kota. Kalau bisa menunjukan surat-surat ya nanti kita lepas, kalau tidak bisa ya kita tilang," kata Sudarmanto, Kamis (28/5). Kasatlantas Jakarta Utara, AKBP Sudarmanto mengatakan, mobil mewah yang terjaring karena tidak dilengkapi surat yakni Lotus, Mercy,Pajero, Harier, Fort Ranger, dan Land Cruiser Prado. Pihaknya, kata Sudarmanto, mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan operasi yang digelar asal mentaati tata tertib berlalu lintas. "Masyarakat tidak perlu takut adanya razia. Ini diperuntukkan  untuk keselamatan masyarakat sendiri," tandasnya.