Langsung ke konten utama

Ahok: PKL Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meski begitu, Basuki tetap enggan mentolerir keberadaan PKL yang menjajakan daganganya dengan menutupi fasilitas publik. 
Sumber: Beritajakarta.com
"Pasar tumpah kita lihat, kalau tidak tutup trotoar, kami kasih. Itu yang saya katakan, bagi saya PKL itu tulang punggung ekonomi kerakyatan. Tapi bukan berarti kamu merugikan warga banyak," ujar Basuki, di Balaikota, Senin (29/6).
Dikatakan Basuki, dalam mengambil keputusan untuk penertiban PKL, ia selalu melihat manfaat dan mudaratnya. Jika keberadaan PKL lebih banyak manfaatnya hanya akan ditata, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum. "Selalu keputusan ada manfaat mudarat, kita mau manfaat lebih banyak," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, jika PKL tidak menutup fasilitas umum secara keseluruhan, maka masih akan ditoleransi. Namun, jika semua lahan digunakan, maka akan langsung ditertibkan. "Kamu sudah nutupin jalan seenak mungkin, kamu untung orang-orang rugi. Tapi kalau kamu masih bisa diatur dan tidak nutup jalan, berarti kamu baik," katanya.
Basuki juga mengingatkan kepada pedagang untuk tidak menjual makanan yang dicampur dengan bahan berbahaya. Karena hal itu juga merugikan pembeli. Terlebih jika dimakan secara terus menerus bisa mengakibatkan kanker. "Kalau jual makanan berbahaya, ya kamu jahat. Membuat orang kanker, kerupuk dikasih zat pewarna, cendol warna tekstil itu kan gila temuan kayak gitu," ucapnya.
Basuki ingin, meski berjualan di pinggir jalan namun tetap harus mengutamakan kesehatan. "Kita tidak mau toleransi. Kita ingin warga Jakarta itu keamanan pangan, ini harus ada," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.