 |
| Sumber: beritajakarta.com |
Tujuannya agar konsumen terlindungi dari kecurangan pedagang yang mencampur makanan dengan zat berbahaya. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Sebab, di Jakarta sendiri sebanyak 19 persen makanan yang dijual mengandung zat berbahaya.
Basuki mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPOM untuk pengendalian makanan di ibu kota. Sehingga nantinya semua PKL harus mendapatkan sertifikasi dari BPOM untuk berjualan makanan.
"Kami mau minta masyarakat Jakarta, kalau jajan di PKL yang tidak ada sertifikat dari BPOM jangan beli. Jadi ini akan bantu kami, buat pedagang yang pakai kimia ini tidak laku, dia akan terpaksa jual bahan yang baik," kata Basuki di Pasar Benhil, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
Basuki menegaskan, pedagang yang tidak memiliki sertifikat dari BPOM akan dilarang berjualan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tahun depan. Dengan begitu, masyarakat memiliki jaminan saat membeli makanan, khususnya saat puasa.
"Tahun depan tempat jajanan harus terdaftar BPOM. Kalau tidak ditempel, UMKM tidak boleh dagang," tegasnya.
Dia mencontohkan PKL yang ditempatkan di Lenggang Jakarta telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sehingga dijamin makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya.
"Sama seperti di Monas, dulu kita cek 30 persen lebih mengandung bahan kimia, makanya begitu kita dorong ke Lenggang Jakarta kita jamin bebas dari zat bahaya," ucapnya.
Basuki pun mengakui penjualan makanan di Benhil yang hanya ada saat bulan Ramadan sangat khas dan akan dilestarikan. Namun, tetap akan dilakukan penataan, agar tidak menganggu arus lalu lintas. Salah satu penataan yang akan dilakukan yakni terkait dengan parkir.
"Pasar Benhil ini mau kita rapihkan, PKL di belakang harus jelas jualannya. Benhil sudah khas dan menarik. Tapi, parkirnya harus ditata, banyak jagoannya. Harus pakai parkir meter ini," ucapnya.
Komentar
Posting Komentar