Langsung ke konten utama

Pembebasan Lahan Bidara Cina Ditargetkan Selesai Tahun Ini

DKI Akan Konsinyasikan Lahan di Bicara Cina
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan proses pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) di wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur selesai akhir tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, proyek sodetan harus tetap berjalan. Saat ini, pembangunannya baru pada tahap pembutan gorong-gorong dari outlet ke arriving shaft (titik pertemuan). Panjang sodetan dari Ciliwung ke KBT mencapai 1,2 kilometer. Sedangkan gorong-gorong yang baru terpasang sekitar 405 meter.
“Tahun ini, pembebasan lahan harus sudah beres. untuk lahan sengketa, uang pengganti akan kita titipkan ke Pengadilan (konsinyasi). Karena proyek sodetan ini untuk mengatasi banjir di ibu kota,” ujar Saefullah, saat meninjau proyek sodetan Ciliwung-KBT, Senin (27/4) malam.
Dikatakan, tinjauan ke proyek sodetan Ciliwung-KBT itu sendiri berawal saat digelar rapim (rapat pimpinan) yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota. Walikota Administrasi Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana mengatakan adanya kendala di lapangan, terkait hasil appraisal terhadap nilai tanah milik warga di Bidara Cina.
“Nilai appraisal itu bervariasi, karena status tanah di Bidara Cina juga bervariasi. Ada yang status kepemilikannya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Akta Jual Beli (AJB), hingga kuitansi jual beli,” jelas Saefullah.
Karena adanya perbedaan nilai appraisal itulah, maka nilai ganti rugi juga berbeda. Sayangnya, saefullah tidak meenyebutkan kisaran nilai ganti rugi lahan milik warga Bidara Cina tersebut. Yang pasti, ia meminta kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur untuk meneliti dan memperbaiki kembali appraisal yang ada.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).
Posting Komentar
Baca selengkapnya