Langsung ke konten utama

20 Unit Rusunami di Jakarta Bermasalah

20 Unit Rusunami di Jakarta Bermasalah
Sumber: beritajakarta.com
Pembangunan hunian vertikal seperti Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang semula dimaksudkan untuk mengatasi minimnya lahan di Jakarta, ternyata di kemudian hari banyak ditemukan masalah. Kondisi ini membuat Pemprov DKI akhirnya tidak mengeluarkan izin pembangunan rusunami lagi, kecuali milik Perumnas.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji mengatakan, 18 persen rusunami tersebut bermasalah mulai dari perizinan, pertelaahaan hingga tak adanya Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).
"Dari ‎18 persen itu, kalau ditotal dari 107 Rusunami, kurang lebih berarti ada‎ sekitar 20-an unit yang bermasalah. Permasalahannya sangat kompleks," katanya di Balaikota, Selasa (28/4).
Ika mengungkapkan, saat ini rusunami yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta, berjumlah 107 unit. Rusunami jenis apartemen itu milik pengembang atau pihak swasta dan bukan aset Pemprov DKI.
"Hanya 107 dari data yang ada. Itu apartemen milik pengembang, bukan punya kita," jelasnya.
‎Menurut Ika, 107 rusunami yang sudah ada di ibu kota itu tidak bisa dibekukan perizinannya. Sebab, sebelumnya telah ada perjanjian antara pengembang dengan pihak bank terkait cicilan atau angsuran unit rusun tersebut.
‎"Rusunami yang sudah ada tetap ada, karena itu kan mereka (penghuni rusun) sudah ada penjanjian‎ dengan bank. Mereka mencicil," bebernya.
Ika menambahkan, sesuai arahan gubernur, izin pembangunan rusunami di Jakarta sudah tidak lagi dikeluarkan. Alasannya, rusun milik pengembang swasta tersebut sulit diintervensi Pemprov DKI akibat tidak adanya koordinasi dengan pengelola.
"‎Kebijakan Pak Gubernur memang sudah tidak ada lagi izin buat rusunami. Karena rusunami itu kan milik. Artinya saat sudah menjadi hak milik, kita tidak bisa lagi intervensi. Ke depan, kebijakannya membuat rusunawa," ungkapnya.
Belajar dari pengalaman itu, lanjut Ika, ke depan, Pemprov DKI akan ‎mengembangkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi warga miskin di Jakarta. Terlebih, subsidi yang diberikan pemerintah ke rusunami selama ini kerap salah sasaran.
"Kalau rusunami itu kadang-kadang‎ subsidi dari pemerintah diterima orang-orang kaya. Tapi kalau di rusunawa yang kita harus jaga sekarang unit rusun tidak dijual beli atau disewa di atas sewa," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…