Langsung ke konten utama

Kinerja Pemprov DKI Dapat Dukungan

Kinerja Pemprov DKI mendapat dukungan. Kali ini dukungan disampaikan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Senin (27/4). 
Dikatakan Sahrianta, kehadiran Perindo bukan untuk menjadi pesaing partai lainnya. "Bukan pesaing, tapi kita hadir sebagai mitra agar dapat memberikan pelayanan guna mensejahterakan masyarakat khususnya di Jakarta," katanya.Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Sahrianta Tarigan mengatakan, DPW dan DPD Perindo siap membantu Pemprov DKI membangun ibu kota dalam arti sesungguhnya. "Perindo hadir siap membawa perubahan yang lebih baik," ujar Sahrianta usai pelantikan pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-DKI Jakarta, Senin (27/4).
Sumber: Beritajakarta.com

Ia menambahkan, Perindo di Jakarta sudah menyebar ke seluruh penjuru ibu kota. Pembentukan pengurus di tiap kecamatan sudah mencapai 100 persen. "Sedangkan tingkat kelurahan telah merambah 75 persen. Saya yakin dalam waktu dekat masih banyak kader lain yang siap bergabung," tandasnya. 
Dukungan seperti ini bukanlah yang pertama kali yang diberikan warga atau organisasi masyarakat (ormas) kepada Pemprov DKI. Baru-baru ini, ormas di Jakarta Selatan menyatakan dukungannya kepada Pemprov DKI yang tengah gencar mensosialisasikan program 5 Tertib. "Ormas itu memiliki potensi yang cukup besar. Kita bisa bersinergi, terutama dalam sosialisasi program 5 tertib," ujar Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Program 5 tertib yang dimaksud yaitu, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib hunian, tertib sampah, tertib demo, dan tertib lalu lintas. "Kalau yang mensosialisasikan itu sesama masyarakat mungkin mereka akan lebih paham. Tetapi kalau pemerintah yang mensosialisasikan sudah curiga dahulu," jelasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.