Langsung ke konten utama

360 Bangunan Liar di Waduk Rawa Badung Akan Ditertibkan

Sebanyak 360 bangunan di bantaran Waduk Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, akan ditertibkan. Pihak kelurahan setempat hari ini sudah memberikan surat peringatan (SP) pertama, pada warga di RW 08 dan 10 Jatinegara agar membongkar bangunannya sendiri. Jika dalam waktu 11 hari tidak diindahkan, pembongkaran paksa akan dilakukan. 
Sumber: Beritajakarta.com
Camat Cakung, Ali Murtadho mengatakan, 360 bangunan liar ini berdiri di areal waduk, yang berada di sisi utara dan selatan Jl KRT Radjiman. Lebih dari 15 tahun, areal waduk telah berubah menjadi hunian liar. Bahkan di RW 10, waduk sudah tidak ada sama sekali, yang ada hanya bangunan liar baik semi permanen hingga permanen.
"Hari ini kita berikan surat peringatan pertama, agar warga membongkar bangunannya sendiri. Jika peringatan pertama hingga ketiga tidak didengar, terpaksa kita bongkar paksa," tegasnya, Selasa (28/4).
Kasudin Tata Air Jakarta Timur, Ahmad Yazied Bustomi menambahkan, Waduk Rawa Badung saat ini memang sudah berubah fungsi. Pihaknya sudah koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk penertiban. Selain itu, waduk yang tersisa saat ini juga akan dikeruk. Namun, ia belum mengetahui luas keseluruhan waduk tersebut. Sebab datanya berada di Dinas PU Tata Air DKI.
"Lahan yang dijadikan pemukiman liar ini akan dikembalikan ke fungsinya sebagai waduk. Ini sebagai upaya penanganan banjir di kawasan RW 08 dan 10 Jatinegara," ujar Yazied.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…