Langsung ke konten utama

Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Akan Dikurangi

Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Akan Dikurangi
Sumber: beritajakarta.com
Efisiensi pelayanan pemerintahan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengurangi petugas Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Namun, tidak semua pegawai yang akan terkena dampak pengurangan. Tapi, hanya sekitar 40-60 persen pegawai saja yang kedapatan bermain mata dengan para wajib pajak (WP).
Wacana itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ‎karena banyaknya temuan kebocoran pajak di ibu kota Jakarta. Akibatnya, perolehan pajak daerah pada tahun 2014 lalu pun meleset dari target.
‎"Orang pajak yang ngeyel kami akan buang 40-60 persen," kata Basuki saat memberikan Pengarahan Pejabat Eselon III dan IV Dinas Pelayanan Pajak DKI di Balai Agung, Kamis (30/4).
Menurut Basuki, rencana pengurangan pegawai pajak ini diambil menyusul buruknya kinerja Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI yang mendapat rapor merah pada tahun 2014. Penyebabnya, banyak target perolehan pajak yang tidak tercapai hingga berujung pada defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sudah tanggung dapat rapor merah dari DPRD DKI. Ini sekalian kami coba untuk mengurangi pegawai 60 persen kalau mereka terus main," tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan tidak hanya akan memecat oknum pegawai pajak, tetapi juga menutup rekening mereka yang didapat dari hasil kongkalikong dengan para wajib pajak di lapangan. Sementara bagi para wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak, seperti pengusaha restoran diancam akan ditutup tempat usahanya.
‎"Nggak bayar pajak saya bikin bangkrut usaha Anda. Akan saya kejar sampai tutup usahanya. Begitu juga dengan pegawai pajak, kami tahu bagaimana Anda bermain," tutupnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…