Langsung ke konten utama

Ikut Awasi Pajak, Ahok Akan Beri Warga Hadiah

Ikut Awasi Pajak, Ahok Akan Beri Warga Hadiah
Sumber: beritajakarta.com
Sektor pajak masih menjadi andalan Pemprov DKI dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningakatan pajak ini juga akan diimbangi Pemprov DKI dengan melakukan pengawasan dengan mengintegrasikan aplikasi Smart City dengan para wajib pajak (WP). ‎Melalui sistem tersebut, warga ibu kota dapat mengawasi langsung pendapatan pajak di DKI dan melaporkan oknum petugas pajak nakal. Nantinya warga yang aktif mengawasi pendapatan pajak akan diberi hadiah (reward).
‎"Kan kita udah berusaha mencegah pengeluaran uang yang boros dari pokir dan segala macam. Sekarang kita mau cegah yang soal pemasukan. Saya mau coba dengan sistem langsung diawasi masyarakat lewat Smart City," kata Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Kamis (30/4).
Basuki mengaku sudah mengantongi data kenapa realisasi pendapatan pajak DKI setiap tahun, tidak pernah mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya oknum petugas pajak yang bermain dengan wajib pajak seperti pengusaha restoran.
‎"Makanya saya bilang, kalau orang pajak masih ada yang main-main di dalam, kita stafkan, kita keluarin saja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Jadi kita sudah punya data, harusnya pendapatan kita melebih target," tegasnya.
‎Orang nomor satu di DKI ini juga mengancam akan memidanakan wajib pajak dan pengusaha restoran yang tidak membayar pajak dan bermain dengan okum petugas pajak di lapangan.
‎"Ada oknum main, restoran banyak yang gak bayar pajak, kita harus ancam pidanain," ucapnya.
Basuki menambahkan, ia belum mengetahui berapa kerugian yang diderita Pemprov DKI Jakarta akibat kebocoran pendapatan kas daerah dari sektor pajak ini. Namun, Asian Development Bank (ADB) sudah mempunyai hitungan jumlah kebocoran pajak di DKI.
‎"Kebocoranya saya belum tahu, tapi ada hitungan dari Asian Development Bank (ADB)," bebernya.
Ia menerangkan, dengan aplikasi Smart City yang diintegrasikan dengan wajib pajak di DKI, warga ibu kota di tingkat RT/RW hingga kota dilibatkan mengawasi pendapatan pajak daerah. Mereka nantinya akan diberi uang insentif yang diperoleh dari upah pungut pajak sebesar 3 persen dari total besaran pajak.
"Kita boleh mengambil upah pungut, 3 persen dari total itu kan. 3 persen itu kita bagi ke masyarakat yang membantu kita ngawasin pajak. Mereka kita kasih hadiah," tuturnya.
Basuki optimis, melalui cara ini, pendapatan daerah di ibu kota dari sektor pajak dapat lebih optimal dan mendorong seluruh masyarakat menjadi taat pajak.
‎"Sistem ini akan mendorong semua orang jadi taat pajak karena ada masyarakat bantu ngawasin," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.