Langsung ke konten utama

Cegah Monopoli, DKI Akan Revisi Perda Perpasaran

Banyaknya praktik monopoli kios di pasar tradisional, membuat Pemprov DKI akan mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Dalam Perda yang cukup lama digaung-gaungkan akan direvisi itu, nantinya seseorang akan dibatasi kepemilikan kiosnya di pasar tradisional.
"Harus ada pembatasan yang kita fokuskan adalah pedagang riil, pedagang asli yang berjualan bukan pedagang kios. Karena banyak orang itu tidak berjualan, tapi jual beli kios," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/4).Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, dalam Perda saat ini diatur setiap orang diperbolehkan memiliki maksimal lima kios. Aturan tersebut rentan dengan pratik jual beli kios. Sehingga akan diajukan revisi Perda, agar kepemilikan kios maksimal satu orang satu unit.
Sumber: Beritajakarta.com
Sehingga dirinya akan mengajukan revisi Perda kepada DPRD DKI Jakarta. Terlebih, beberapa pasar tahun ini akan direvitalisasi, salah satunya adalah Pasar Senen. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pedagang kecil untuk memiliki kios.
"Di Perda yang sekarang itu memang satu orang diperbolehkan punya lima kios. Saya bilang kalau satu orang boleh punya lima, nantinya saya punya lima, istri saya juga punya lima. Nah, Perda Perpasaran itu akhirnya harus disempurnakan (revisi)," ujarnya.
Dikatakannya, pengawasan kios akan menggunakan sistem elektronik. Setiap pedagang akan diberikan kartu, jika terbukti tidak aktif maka kepemilikan kios akan diambil alih kembali.
"Kalau kau punya kios jualan dong, jangan nunggu. Ini yang perlu digarisbawahi ketika kita akan bangun pasar. Nanti pakai sistem kartu, kalau dia tidak aktif kita ambil lagi. Gampang itu," ucapnya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis membenarkan, saat ini sebagian pedagang memiliki lebih dari satu kios. Karena dalam aturannya diperbolehkan. Dirinya pun akan melakukan revisi Perda sesuai dengan permintaan Djarot.
"Sekarang memang masih diperbolehkan, karena kan aturannya seperti itu," jelasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).