Langsung ke konten utama

Dishub Bantu Pemilik Bajaj Oranye Dapat Kredit

Dishub Bantu Pemilik Bajaj Oranye Dapat Kredit
Sumber: beritajakarta.com
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta siap membantu pemilik bajaj oranye mendapatkan kredit dari Bank DKI. Hal itu dilakukan untuk mempercepat program peremajaan bajaj biru di ibu kota yang selama ini masih terkendala dan belum berjalan maksimal.
Menurut Emanuel, selama ini pihaknya tidak memiliki wewenang dalam menentukan harga bajaj BBG sehingga segalanya diserahkan ke mekanisme pasar. Maka dari itu, jajarannya hanya bisa membantu pemilik bajaj dalam pengajuan kredit kendaraan ke Bank DKI."Kalau mereka ada kesulitan, minta bantuan, pasti kita fasilitasi. Misalnya butuh bantuan kredit ke Bank DKI, pasti kita bantu," kata‎ Emanuel Kristianto, Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Kamis (28/5).
"Masalah mereka beli dengan cara apa, kita serahkan pada mekanisme pasar. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan menentukan harga dan mereka harus mengambil ke siapa," jelasnya.
Ia menjelaskan‎, berdasarkan data yang dimiliki, di Jakarta ada sekitar 14 ribu unit bajaj, terdiri dari 7.000 bajaj BBG dan 7.000 bajaj oranye. "Bajaj BBG sekarang sudah tujuh ribuan. Jadi jumlahnya sekarang ini sudah fifty-fifty ‎dengan bajaj oranye," tuturnya.
Emanuel mengatakan, selain akan membantu para pemilik bajaj dalam pengajuan kredit ke Bank DKI, pihaknya sampai kini juga tengah berupaya menumbuhkan minat pihak swasta agar berkecimpung dalam bisnis impor bajaj. Sehingga, jumlah pasokan bajaj di pasaran dapat berimbang dengan permintaan yang selama ini belum terpenuhi.
‎"Pengusaha sebenarnya berminat, karena secara ekonomis bajaj BBG lebih hemat. Namun kendalanya di pasokan. Sebab, di ibu kota baru ada dua hingga importir," ungkapnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.