Langsung ke konten utama

Menteri PUPR: Gedung Pemerintah Setop Pakai Air Tanah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan permukaan tanah di Jakarta turun 10-12 sentimeter (Cm) setiap tahun. Bahkan, dia memperkirakan 15 tahun mendatang, tidak ada lagi air yang mengalir di sungai Jakarta. 
Sumber: Beritajakarta.com
Menurut Basuki, solusi agar tanah di Jakarta tidak terus mengalami penurunan adalah dengan menyetop pengambilan air tanah dalam. Sedangkan pengambilan air tanah dangkal tidak terlalu berpengaruh terhadap ‎penurunan muka tanah, sehingga tidak perlu dilarang.
"Agar permukaan tanah di Jakarta tidak semakin turun, gedung-gedung pemerintahan harus berhenti mengambil air tanah," ujar Basuki Hadimuljono, saat penutupan Roundtable Meeting on Land Subsidence atau Diskusi Meja Bundar Internasional yang berlangsung di Ruang Pola Balaikota, Selasa (26/5) sore. "Perda juga disiapkan untuk mengatur pengambilan air oleh gedung-gedung pemerintah," sambungnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan melakukan reklamasi untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah.
"Pemprov DKI juga bekerja keras memikirkan pengelolaan air. Kami sepakat untuk membuat investasi besar dalam pengelolaan air," kata pria yang beken disapa Ahok itu.
Diskusi ini dihadiri oleh ahli‎ dari luar negeri, antara lain dari Amerika Serikat, Thailand, Belanda, dan Italia. Sedangkan ahli dari Indonesia, antara lain Profesor Widjojo Prakoso dari UI, Abdurrachman Assegaf dari Trisakti, Profesor Hasanuddin Z Abidin, Lambok Hutasoit, dan Masyhur Irsyam dari ITB, dan Muhammad Warid dari Badan Geologi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.