Langsung ke konten utama

DKI Gunakan Rumus KHL untuk Tentukan UMP

Sumber: beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah memiliki rumus tersendiri untuk menentukan Upah Minimun Provinsi (UMP). Rumus yang digunakan berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Basuki mengatakan rumus yang digunakan yakni hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dikalikan dengan inflasi tahun depan. Sementara jika sesuai dengan PP rumusnya yakni berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Dalam menentukan UMP kami tidak akan berpatokan pada PP. Menghitung UMP yakni dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau di DKI patokannya penghitungan KHL," kata Basuki, saat Rapat Pimpinan (Rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5).
Basuki mengakui, jika perhitungan UMP menggunakan PP, setiap tahun akan terjadi kenaikan. Namun jika menggunakan rumus DKI, maka bisa saja UMP justru mengalami penurunan. Hal tersebut dimungkinkan karena berbagai bidang telah disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau DKI bisa banjiri rusun banyak, TNI Polri punya rumah, pasti permintaan rumah sewa turun. Berarti waktu menghitung KHL, sewa rumah turun. Transporatasi juga, kalau seluruh Jakarta bayar tiket harian Rp 7.000. Komponen transportasi turun. Ada juga operasi pasar, beras, daging, minyak. Ada kemungkinan UMP di DKI justru turun," katanya.
Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta tengah berusaha memberikan subsidi diberbagai bidang, seperti transportasi, perumahan, sembako, dan lainnya. Tujuannya agar dapat memberikan layanan yang murah kepada masyarakat. Jika UMP dihitung menggunakan rumus sesuai PP, maka subsidi yang diberikan tidak berarti.
"Makanya saya menentang PP, dan memilih gunakan KHL untuk hitung UMP di DKI. Kalau gunakan PP maka percuma PSO (public service obligation), karena kerjar inflasi terus. Nanti nggak ada lagi alasan warga DKI menuntut komponen transportasi mahal," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…
Posting Komentar
Baca selengkapnya