Langsung ke konten utama

Penanganan Genangan Jl Haji Dogol Belum Maksimal

Sumber: beritajakarta.com
Penanganan genangan di permukiman warga Jl Haji Dogol, RT 16/07 Pondok Bambu, Duren Sawit, belum maksimal. Alhasil, genangan hanya berkurang sekitar dua sentimeter dari sebelumnya sekitar 40 sentimeter.

Sutinah (47), seorang warga mengatakan, genangan di rumahnya belum juga surut. Padahal petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) kelurahan setempat sudah melakukan kerja bakti membersihkan sampah dan lumpur yang menyumbat saluran air.
"Genangannya masih ada begini, kapan surutnya. Warga sangat berharap cepat surut," keluhnya, Senin (30/5).
Menurut Sutinah, belum surutnya genangan lantaran penanganan tidak menyentuh sumber permasalahan, yakni saluran yang tertutup bangunan. Pembersihan yang dilakukan juga jauh dari lokasi saluran yang diduga tersumbat.
Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, sudah memerintahkan camat dan lurah memanggil pemilik rumah. Dalam pemanggilan itu pemilik rumah harus membawa surat-surat tanahnya. Ini untuk mengetahui batasan lahan milik warga dan saluran air, sehingga akan ketahuan posisi awal saluran air.
"Pemilik bangunan harus dipanggil dan membawa surat tanahnya. Sehingga kita tahu batasannya," ujar Bambang.
Sementara, Lurah Pondok Bambu, Dody Taruna mengatakan, sedianya pemanggilan pemilik bangunan pada hari Senin ini, namun ditunda pada Selasa (31/5) sore besok. Ia sendiri terus mencari jalan keluar agar genangan itu surut.
"Kami lagi menunggu backhoe untuk mengeruk saluran air di RT 16 samping pabrik barang bekas," kata Dody.
Pengerukan dilakukan di sisi timur pabrik interior. Meski jauh dari lokasi genangan, diharapkan ini akan membawa dampak. Sebab pada pekan lalu, PPSU dikerahkan mengeruk saluran air dan hasilnya air surut sekitar dua sentimeter. Diharapkan dengan dikeruk menggunakan backhoe air bertambah surut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…