Langsung ke konten utama

Jumlah Penerima KJP Berkurang

Jumlah Penerima KJP DKI Menurun
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ini mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah penerima KJP karena sudah tidak ada lagi data ganda. Semua data penerima sudah diverifikasi ulang.

" Yang fiktif-fiktif saya buang. Saya beri sanski"
"KJP tahun ini lebih sedikit jumlahnya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/3).
Basuki menegaskan, sebelumnya banyak data penerima KJP yang fiktif. Karena masih ada oknum yang bermain, namun saat ini seleksinya lebih ketat. Bahkan jika ada siswa yang menerima bantuan serupa seperti dari Yayasan Beasiswa Jakarta atau Bazis juga akan dicoret.
"Yang fiktif-fiktif saya buang. Saya beri sanski. Terus yang dapat bantuan dari Yayasan Beasiswa Jakarta dan Bazis saya potong. Karena seorang nggak boleh dapat tiga bantuan sekaligus," tegasnya.
Selain mengurangi jumlah penerima, mulai tahun lalu Basuki juga menerapkan KJP tidak boleh diambil tunai. Tujuannya agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran penggunaannya.
Data dari Dinas Pendidikan penerima KJP tahun 2014 dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa. Terdiri dari siswa sekolah negeri mencapai 422.548 siswa atau 73,7 persen dan siswa sekolah swasta mencapai 150.541 siswa atau 26,3 persen.
Kemudian, total jumlah penerima KJP di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa. Yang terdiri dari siswa sekolah negeri sebanyak 328.183 siswa atau 58,3 persen dan sekolah swasta sebanyak 233.225 siswa atau 41,7 persen.
Sementara, total jumlah penerima KJP tahap pertama di tahun 2016 mencapai 531.007 siswa. Dengan rincian, siswa sekolah negeri mencapai 310.118 siswa atau 58,3 persen dan sekolah swasta sebesar 220.889 atau 41,7 persen.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.