Langsung ke konten utama

Warga Awasi Pembangunan Breakwater Pulau Seribu

Sumber: beritajakarta.com
Masyarakat Kepulauan Seribu yang pulaunya menjadi lokasi pembangunan pemecah ombak (breakwater) diminta berpartisipasi dalam pengawasan pembangunannya. Terkait pengawasan lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitar pantai dan pesisir pulau.

"Masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Kota (LMK) kita minta ikut awasi, karena mereka yang tahu tempat-tempat dimana ada terumbu karang dan ekosistem untuk mengurangi kerusakan lingkungan saat pembangunan nanti," kata Ismer Harahap, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat (29/4).
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan memasuki tahap survey lapangan pasca pengumuman pemenang lelang dan MoU. Survey melibatkan masyarakat setempat dan Deshidros TNI AL. Langkah ini agar saat pemasangan pancang beton pertama tidak merusak lingkungan dan terumbu karang.
"Kita terus ingatkan sedapat mungkin pembangunan breakwater tersebut ramah lingkungan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tata Air Kepulauan Seribu, Mustajab mengatakan, proyek pembangunan pemecah ombak di sembilan pulau senilai Rp 47 miliar. Ditargetkan pembangunan akan dimulai pada Mei dan diperkirakan selesai pada bulan September 2016.
Kesembilan itu adalah adalah, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Karya, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua,Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang dan Pulau Tidung.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…