Langsung ke konten utama

Penyaluran Kredit Usaha ke UMKM Terkendala Data

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan memberikan kredit usaha setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga penyaluran kredit tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui pihaknya kesulitan untuk menyalurkan bantuan kredit usaha. Karena hingga saat ini tidak ada data pasti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memberikan kredit.
"Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan modal. Tapi tahun kemarin saja cuma Rp 300 miliar," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4).
Penyaluran kredit dilakukan melalui Bank DKI. Bahkan agar tidak salah memberikan kredit kepada UMKM abak-abal, pihaknya melakukan transaksi non tunai.
"Kami lewat Bank DKI. Masalahnya sampai saat ini datanya nggak ada yang jelas, jadi kami kesulitan," ucapnya.
Basuki mengaku sengaja menggunakan Bank DKI untuk penyaluran kredit. Agar seleksi UMKM yang pantas menerima kredit lebih maksimal.
"Kalau kamu sudah pegang Bank DKI selama setahun, dan kami pelajari perilakumu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tandasnya.
 Basuki menambahkan, dengan cara memberikan kredit kepada UMKM maka bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah, bahkan nasional. Selain itu juga bisa menjaga kondisi pasar tetap stabil.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Trotoar di Gambir Marak Parkir Liar

Sumber: beritajakarta.com Trotoar yang baru saja diperbaiki, di Jalan Balikpapan dan Jalan Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat dipenuhi mobil yang parkir sembarangan. Hal ini jelas menggangu fungsi trotoar untuk penjalan kaki.