Langsung ke konten utama

Camat & Lurah Harus Awasi Kerja PHL di KBT

Menindaklanjuti perintah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama agar kawasan Kanal Banjir Barat (KBT) bebas sampah dan terawat, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, mengatakan, segera mengumpulkan lurah dan camat yang wilayahnya dilintasi KBT.



" Kalau ada PHL bandel dan tidak mau ikuti aturan, lurah segera laporkan ke saya. Nanti saya langsung usulkan ke gubernur agar PHL tersebut diberhentikan dan diganti dengan yang baru"
Bambang menjelaskan, mulai Kamis (28/4), lurah dan camat yang daerahnya dilintasi KBT, wajib melakukan inventarisasi dan pendataan ulang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pekerja harian lepas (PHL) di Suku Dinas Kebersihan serta Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur. 
"Saya akan undang sudin, lurah dan camat untuk membahas penanganan KBT. Ke depan harus lebih bersih lagi dari sekarang," kata Bambang, Kamis (28/4).
Seluruh PHL itu harus bergabung dan menginduk di kelurahan. Pengaturan jam kerja, zonasi dan sistem kerja diatur oleh lurah. Posisi lurah harus menjadi manajer wilayah. Jika PHL tidak mau diatur, pihaknya mempersilahkan mengundurkan diri. Hal ini juga sesuai dengan perintah gubernur langsung.
"Kalau ada PHL bandel dan tidak mau ikuti aturan, lurah segera laporkan ke saya. Nanti saya langsung usulkan ke gubernur agar PHL tersebut diberhentikan dan diganti dengan yang baru," tandasnya.
Laporan warga juga harus menjadi acuan lurah untuk menilai kerja PHL di lapangan. Sehingga laporan kerja dan hasilnya sesuai. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.