Langsung ke konten utama

Pemprov DKI Adakan Konsultasi Publik Ketahanan Kota


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Konsultasi Publik Draft Nol Strategi Ketahanan Kota Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan agar ada proses kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun strategi ketahanan kota Jakarta yang berkualitas.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, saat ini Jakarta memasuki tahap II Penyusunan Strategi Ketahanan Kota yang relevan, komprehensif, dan implementatif.

"Tahap pertama adalah kita mengenali diri kita, seberapa berketahanan kita, kalau sudah berketahanan apa saja yang perlu dilengkapi. Kita ingin membuat kegiatan mewujudkan ketahanan kota lebih efisien dan efektif," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).

Oswar menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan banyak hal, baik program, kegiatan, maupun langkah-langkah yang terkait dengan konsep berketahanan.

"Sekarang kita luncurkan konsep Draft Nol Strategi Ketahanan Kota, kita yang paling awal. Kita libatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan-masukan," terangnya.

Oswar menambahkan, diperlukan berbagai strategi untuk mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kawasan perkotaan yang berketahanan. Artinya, Jakarta siap dalam menghadapi berbagai kondisi, serta mampu beradaptasi pada dinamika kehidupan perkotaan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan posisi strategis Jakarta sebagai kota metropolitan serta Ibukota negara.

"Ada tiga pilar utama Jakarta Berketahanan yakni, Jakarta yang Siap, Sehat, dan Sinergis. Namanya strategi ketahanan kota itu dinamis, kita perbaiki terus menerus dari waktu ke waktu," tandasnya.



Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.