Langsung ke konten utama

Uji Coba Ganjil Genap Kurangi Kepadatan Kendaraan

Basuki: Ganjil Genap Relatif Baik
Sumber: beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai penerapan sistem ganjil genap yang dilakukan selama satu bulan ini dinilai relatif mampu mengurangi kepadatan kendaraan.

"Saya kira sudah relatif cukup baik. Polisi bilang bisa kurangi 20 persen volume kendaraan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8).
Diakui Basuki, jika tidak dijaga oleh petugas beberapa kendaraan masih nekat menerobos. Menurutnya, kebijakan ganjil genap ini, bukan solusi utama untuk mengurangi kemacetan di Ibukota.
Ini menjadi kebijakan transisi, sebelum sistem electronic road pricing (ERP) diterapkan. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan lelang ERP. Diharapkan tahun depan sistem jalan berbayar ini sudah bisa beroperasi.
"Ganjil genap ini bukan solusi sebetulnya. Ini hanya kebijakan untuk menjelang ke ERP. Tapi secara evaluasinya memang relatif agak longgar nih jalan," tandasnya.
Seperti diketahui, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya melakukan uji coba ganjil genap selama satu bulan. Yakni dari 27 Juli sampai 26 Agustus.
Selama uji coba, pengendara yang melanggar tidak dikenakan sanksi. Karena uji coba ini juga merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Pengendara hanya diminta untuk keluar dari jalan yang diterapkan ganjil genap.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
2 komentar
Baca selengkapnya

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
3 komentar
Baca selengkapnya